Tolak Uang Pangkal hingga Rp 25 Juta

Ribuan Mahasiswa Unnes Demo Rektor

Must Read

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Universitas Negeri Semarang (Unnes) tengah bergolak. Para mahasiswa setempat menolak kebijakan Rektor Prof Dr Fathur Rokhman MHum yang menerapkan uang pangkal bagi mahasiswa baru 2018, khususnya dari jalur seleksi mandiri. Penolakan itu disuarakan lewat aksi demo yang dilakukan ribuan mahasiswa Unnes, Senin (4/6) kemarin. Para pendemo menilai diberlakukannya uang pangkal tidak sesuai dengan semangat pemberlakuan uang kuliah tunggal (UKT).

Aksi demo para mahasiswa sempat diwarnai adu mulut antara koordinator aksi dengan penjaga keamanan Unnes. Petugas keamanan melarang para mahasiswa menuju gedung rektorat. Negosiasi alot pun terjadi selama kurang lebih 45 menit. Namun para mahasiswa tetap dicegah masuk. Massa tertahan di pintu masuk kawasan simpang tujuh Unnes.

Tak kurang akal, para mahasiswa pun akhirnya menyebar. Mereka masuk kampus lewat sejumlah pintu yang berbeda. Mereka berlari sembari bersholawat. Gemuruh sholawat berkejaran dengan suara hentakan kaki para mahasiswa yang berlarian mencoba menerobos masuk.

”Harusnya UKT itu sudah mencakup semuanya, tapi ini malah ada uang pungutan lain dalam bentuk uang pangkal. Kita harus ingat, UKT diterapkan dengan semangat menghapuskan uang pangkal,” protes koordinator aksi, Bintang Indrawangsa S.

Bintang mengatakan, pemberlakuan uang pangkal ini bukanlah kali pertama. Pada 2016, sudah pernah diberlakukan uang pangkal yang dinamakan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Hanya saja, pada 2016 berhasil ditolak mahasiswa. Pada 2017, mekanismenya berubah menjadi uang infaq yang besarannya sudah ditentukan dalam beberapa golongan.

”Di tahun 2018 ini mau diberlakukan lagi. Kami para mahasiswa merasa ada ketidakberesan di sini. Kami turun untuk menghapuskan uang pangkal yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru 2018, khususnya di jalur seleksi mandiri,” jelas mahasiswa Politik dan Kewarganegaraan ini.

Dijelaskan, terhitung sudah ada tiga kali perubahan dalam menetapkan uang pangkal pada 2018 ini. Awalnya, kampus menetapkan uang pangkal pada kisaran antara Rp 25 juta –Rp 40 juta untuk setiap mahasiswa.

”Namun setelah ada gejolak, kemudian besaran uang pangkal diubah. Ada yang 0 rupiah. Namun yang terakhir besaran pilihannya diubah lagi, yakni Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta dan Rp 25 juta tanpa ada pilihan 0 rupiah,” jelasnya.  ”Dalam memutuskan ini, kami merasa tidak pernah dilibatkan,” imbuhnya.

Selain menuntut penghapusan uang pangkal, para mahasiswa juga menginginkan adanya transparansi dari kampus. Mereka menilai, selama ini kampus tidak pernah memberikan penjelasan mengenai aliran dana SPI yang dibayarkan mahasiswa baru. Para mahasiswa, hanya diberikan grand design pembangunan Unnes hingga 2040 mendatang.

Grand Design itu salah satunya rencana pembangunan gedung perpustakaan yang sampai saat ini mangkrak. Kita tidak diberikan rincian uang yang dibayarkan itu untuk apa,” tegas Siti Kholipah, mahasiswi akuntansi .

”Kami juga menyayangkan sistem SPI yang hanya mementingkan orangtua yang berani memberikan sumbangan lebih banyak. Tahun 2017 kemarin, orangtua yang bersedia memberikan sumbangan lebih besar-lah yang kemudian diterima menjadi mahasiswa,” ujarnya.

Dalam aksi kemarin, massa yang berjaket almamater warna kuning juga membeber sejumlah poster dan spanduk. Di antaranya bertuliskan: Kampus Rakyat yang Tidak Merakyat, Uang Pangkal di Luar Akal, Pak Opo Kowe Krungu Jerite Atiku, Arep Mbangun Opo?, Tegakkan Ketunggalan UKT (Uang Kuliah Tunggal), SPI Apa Modal Nikah, dan sebagainya.

Namun aksi damai yang dilakukan mahasiswa Unnes di gedung rektorat kemarin dinilai tidak tepat sasaran. Sebab, penarikan uang pangkal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.

Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama, menjelaskan, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017, mengizinkan perguruan tinggi negeri memberlakukan uang pangkal bagi peserta yang lolos Seleksi Mandiri (SM) saja. Besaran yang dikenakan pun disesuaikan dengan kemampuan orangtua mahasiswa.

“Sebelumnya kami sudah melakukan dialog dan telah ditindaklanjuti pada 23 Mei lalu, namun sepertinya konsep ini belum dimengerti dan dipahami tentang pengenaan uang pangkal,” katanya.

Khusus bagi calon mahasiswa yang miskin namun berprestasi, kata dia,  dikenakan uang pangkal sebesar Rp 0 alias gratis. Lalu bagi mahasiswa dari golongan kaya, dikenakan maksimal Rp25 juta pada penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini.

“Uang pangkal adalah biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa hanya satu kali saja selama masa studi, dan biasanya uang tersebut dibayarkan di awal perkuliahan,”jelasnya.

Dari Permenristekdikti itulah, besaran uang pangkal juga ditentukan, yakni mahasiswa dari golongan ekonomi I membayar Rp 5 juta, golongan II Rp 10 juta, golongan III Rp 15 juta, golongan IV Rp 20 juta, dan golongan V Rp2 5 juta.

Ia menjelaskan, bagi mahasiswa yang merasa uang pangkal masih terlalu tinggi, maka berhak mengajukan banding. Pada proses banding, calon mahasiswa akan diwawancara dan dicek berkasnya, jika memenuhi syarat, maka nilai uang pangkal akan diturunkan sesuai kemampuan.

“Kami tekankan, jika memang calon mahasiswa itu berprestasi dan kondisi ekonomi tidak mampu, maka boleh mengajukan uang pangkal Rp 0. Pada jalur seleksi mandiri juga masih menerima peserta bidikmisi,” tegasnya.

Terkait transparansi yang dipertanyakan oleh mahasiswa, lanjut Hendi, Unnes memiliki laporan keuangan yang diperiksa oleh kantor akuntan publik dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga laporan keuangan yang ada wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Jika yang dituntut adalah hapus uang pangkal, maka tuntutan ini salah sasaran karena yang mengeluarkan peraturan adalah Kemenristekdikti, kami hanya menjalankan aturan sesuai Permenristekdikti,” kilahnya. (sga/den/aro)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini hadir dengan keunggulan internal memori...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau SARS 18 tahun lalu. SARS: yang...

Wajah Baru Warnai Ofisial Tim PSIS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PSIS Semarang resmi memperkenalkan ofisial tim musim depan. Terdapat beberapa nama baru yang akan bahu-membahu membantu pelatih Dragan Djukanovic mengarsiteki Mahesa Jenar...

Lomba Cepat

Berita buruknya: korban virus Wuhan bertambah terus. Sampai kemarin sudah 106 yang meninggal. Hampir semuanya di Kota Wuhan --ibu kota Provinsi Hubei.Berita baiknya: yang...

More Articles Like This

- Advertisement -