33 C
Semarang
Minggu, 25 Oktober 2020

LBH Ikadin Siap Beri Pendampingan PMI

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Prihatin dengan meningkatnya para Pekerja Imigran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal) di wilayah Jateng, yang notabene dianggap pahlawan devisa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah, mengunjungi Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng.

“Kedatangan kami ke sini bersama tim untuk silaturrahmi, sekaligus menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus yang dialami oleh saudara kita yang menjadi PMI di luar negeri secara  non prosedural,” kata Direktur LBH Ikadin Jateng, Herry Darman, usai kunjungan, Kamis (31/5).

Menurutnya, PMI non prosedural tidak hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, penegak hukum juga harus hadir di tengah tengah masalah tersebut. Ia menyebutkan, banyaknya kasus yang dialami PMI sudah seharusnya pihaknya sebagai lembaga nonprofit hadir, peduli dan siap memberikan penyuluhan hukum.

“Untuk pendampingan hukum maupun penyuluhan sadar hukum terhadap PMI memang perlu segera direalisasikan, dengan harapan kasus-kasus yang sudah banyak terjadi bisa berkurang dan hilang,” imbuh Kordinator Bidang Pidana, Yulianto dan Kordinator Bidang Perdata LBH Ikadin Jateng, Sera Rusanto, didampingi Eska Pratiwi, Joko Suhjari, dan Teguh Hadi Prayitno.

Menanggapi kunjungan itu, Kepala BP3TKI Jateng Suparjo, didampingi Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Jateng, Rodli, mengatakan, PMI di Jateng sejak 2017 dari data yang diketahuinya, sudah memasuki angka 55.000, tersebar di 35 kabupaten kota di Jateng, terdiri dari 297 kasus, dimana 80 persen diantaranya didominasi PMI ilegal.

Sejumlah kasus yang dihadapi PMI seperti, selama bekerja tidak mendapat gaji, uang jaminan kesehatan yang  masih ditahan oleh agen, pembunuhan terhadap majikan, kasus pencurian, dan ada juga hilang, meninggal dunia.

“Ada juga, yang setelah ditelusuri ke majikan tidak terdapat kerjasama yang jelas alias berangkat non procedural. Hal itu terindikasi banyak dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus PMI non prosedural ini menjadi PR penting bagi kita bersama,”sebutnya.

Terkait pendampingan hukum dari Indonesia, imbuh Rodli, sebelumnya memang biaya pendampingan hukum terhadap para PMI bisa diambilkan dari asuransi, namun setelah adanya program pemerintah pusat berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), anggaran tersebut sudah tidak ada lagi.

“Memang dulu ada dari asuransi anggaran pendampingan permasalahan hukum bagi PMI, namun setelah adanya BPJS sudah tidak ada lagi,” katanya. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...