Saksi Ikut Nikmati Uang Terima Kasih

  • Bagikan
BERI KESAKSIAN: Krisnawati usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama Ismawan Heru Anggoro, Destianto, Mahmud di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KESAKSIAN: Krisnawati usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama Ismawan Heru Anggoro, Destianto, Mahmud di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang benar-benar sarang pungli (pungutan liar). Sebab, bukan hanya terdakwa Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor ATR atau BPN Kota Semarang nonaktif Windari Rochmawati saja, yang menerima sejumlah uang dari pihak ketiga. Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam kasus dugaan penerimaan uang Rp 597 juta hasil pungutan di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria itu juga mengaku menerima.

Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan empat saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin (30/5). Keempat saksi yang diperiksa seluruhnya pegawai kantor ATR atau BPN Kota Semarang. Yakni, Ismawan Heru Anggoro, Destianto, Mahmud, dan Krisnawati.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo dan didampingi dua hakim ad hoc yang menyandang gelar doktor, yakni Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani, Krisnawati mengaku setiap bantuan diselesaikan dengan waktu sekitar seminggu. Dan semua itu diakuinya juga berkat bantuan terdakwa. Kemudian, Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu BPN Semarang tersebut dicecar hakim Sastra Rasa.

Saksi mengaku sudah tanda tangan BAP dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Dia juga mengaku jarang berbicara dengan terdakwa meski satu kantor. Alasannya, terdakwa tergolong pribadi supersibuk. ”Besar biaya pemohon sebagai ucapan terima kasih Rp 250 ribu sampai Rp 2 juta. Yang mengumpulkan dan menerima saya sendiri. Digunakan untuk iuran kantor, dibagi sama staf dan saya gunakan sendiri,” kata Krisnawati yang juga diamini Mahmud.

Dia mengaku ikut menerima uang ucapan terima kasih.

Krisnawati menambahkan, dalam sebulan, berkas masuk bisa 20 hingga 30 berkas. Dari berkas-berkas itu, diakuinya, terkadang memang ada yang mengasih ucapan terima kasih, namun demikian ia berkilah tidak memungut biaya itu.

“Saya pernah menolak juga, saya tidak kenal notarisnya. Saya memang pernah menerima uang di luar gaji saya, per bulan ndak mesti jumlahnya, memang kalau ndak memberi tidak apa-apa,”ujarnya.

Saksi Ismawan Heru Anggoro mengungkapkan, tidak ada larangan dari pimpinan institusi tersebut jika menerima sesuatu di luar tarif resmi dalam pengurusan dokumen pertanahan. Adapun pimpinan institusi yang dimaksud tersebut, yakni Kepala Kantor Pertanahan Semarang saat itu, Sriyono.

“Setahu saya Pak Kepala Kantor (Sriyono, Red) pernah memberikan arahan untuk tidak mematok tarif tertentu di luar tarif resmi untuk pengurusan balik nama sertifikat, kalau pemohon berkenan, seikhlasnya pemohon,” kata Ismawan yang menjabat Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Semarang sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat dicecar hakim.

Ia mengatakan, kepala kantor hanya melarang petugas mematok besaran pungutan tertentu atas pengurusan dokumen pertanahan. Namun demikian, Sriyono tidak melarang pegawainya menerima sesuatu dari pemohon dokumen pertanahan sepanjang pemohon ikhlas memberikannya.

Dalam sidang itu, saksi juga menjelaskan mengenai adanya pendelegasian kepada terdakwa berkaitan dengan pengurusan peralihan dan pengecekan sertifikat atas tanah. Ia mengatakan, terdakwa memiliki hak untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan pengecekan dan peralihan sertifikat, tanpa harus melalui persetujuan pimpinan di atasnya. Ia juga mengaku pernah menerima keluhan dari salah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai pengurusan sertifikat yang tidak kunjung selesai.

“Ada keluhan PPAT atas nama Sari Nitiyudho yang melaporkan adanya pungutan uang tidak resmi dilakukan terdakwa, tapi beliau (Sari, Red) tidak mau menyebutkan nominalnya, dikatakan sudah dua bulan pengecekan sertifikatnya tidak kunjung selesai,” sebutnya.

Menyikapi kesaksian tersebut, terdakwa Windari Rochmawati langsung mengklarifikasi terkait kesaksian Ismawan. Ia mengatakan, dalam kesaksian Ismawan tidak menjelaskan rinci, terkait berkas masuk yang sudah membayar dan sudah lengkap. Menurutnya, fakta yang ada, berkas yang belum lengkap juga ada, karena dirinya mengaku selain di loket, Kantor Pertanahan punya kantor layanan.

“Ada juga berkas yang sudah membayar, belum lengkap, memang di situ petugas mengetahui tidak maksimal. Berkas belum lengkap pun bisa lolos, tapi tak seluruhnya,”katanya.

Kuasa hukum Windari, yakni HD Djunaedi dan Andreas Hariyanto, menyebutkan, dalam fakta persidangan bisa dilihat dalam kesaksian memang ada yang memungut sendiri. Pihaknya menyatakan, yang dihadapi pihaknya adalah menyangkal ketiga dakwaan itu. Menurutnya, yang terpenting kliennya tidak ikut di forum para saksi.  “Sebetulnya kejadian ini timbulnya dari pengguna juga. Fakta persidangan sudah diungkap, kami hanya berharap segera mendapat kepastian hukum,”tandasnya. (jks/aro)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *