PEMIMPIN CERDAS: Calon Gubernur Jateng Sudirman Said (paling kanan) saat diskusi Refleksi 20 Tahun Reformasi Kembali ke Pancasila dan UUD 1945, Indonesia Darurat Korupsi, kemarin. (ISTIMEWA)  
PEMIMPIN CERDAS: Calon Gubernur Jateng Sudirman Said (paling kanan) saat diskusi Refleksi 20 Tahun Reformasi Kembali ke Pancasila dan UUD 1945, Indonesia Darurat Korupsi, kemarin. (ISTIMEWA)  

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Negara butuh banyak lapisan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan etika yang kuat. Tanpa dua hal itu, maka kepemimpinan cenderung digunakan bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said, menyampaikan hal itu saat bersama Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet berbicara dalam diskusi “Refleksi 20 Tahun Reformasi Kembali ke Pancasila dan UUD 1945, Indonesia Darurat Korupsi,” Selasa (29/5) kemarin, di Semarang. Cagub petahana Ganjar Pranowo semestinya juga hadir sebagai pembicara, namun berhalangan hadir.

“Kekuasaan adalah keleluasaan yang harus dijaga dengan ilmu dan etika. Kekuasaan yang tak ditopang oleh pengetahuan kuat dan akhlak yang baik, sering menimbulkan kerusakan,” katanya.

Dikatakan, kalau punya pengetahuan tetapi tidak memiliki etika masih ada yang membatasi, ini patut ini tidak. Ini melanggar atau tidak.  Demikian juga jika memiliki etika, tapi tidak punya pengetahuan masih ada juga yang membatasi, apakah yang dilakukannya masih dalam batas kepatutan atau tidak.

“Tetapi kalau tidak memiliki dua-duanya, ada persoalan besar dalam kepemimpinan itu. Pemimpin seperti itu akan cenderung menggunakan kekuasaan dengan semena-mena dan menimbulkan kerusakan,” tandas Pak Dirman.

Masyarakat dapat mencegah penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang itu dengan memilih pemimpin yang cerdas dan beretika siapa pun dia.

Karena itu, Pak Dirman kurang sepakat dengan sikap pemerintah yang melarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi. Sejumlah lembaga negara menggelar rapat dan meminta KPK tidak melakukannya karena akan menggangu proses Pilkada. Menurut Pak Dirman, ini bentuk intervensi yang di luar kepatutan.

Semestinya biarkan saja KPK bekerja. Karena tujuan KPK adalah agar masyarakat tidak salah pilih. Karena jika calon yang berpotensi jadi tersangka terpilih, dan di kemudian hari menjadi tersangka, maka yang rugi adalah masyarakat banyak.

Menyambung persoalan itu, Ratna Sarumpaet meminta masyarakat tidak tinggal diam, proaktif mencari tahu tentang status calon kepala daerah yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi.

“Kalau perlu datangi KPK, tanyakan mengenai kemungkinan kasusnya seperti apa, agar mendapat kejelasan. Jika berpotensi tersangkut ya jangan dipilih,” tandas dia.

Sementara itu, Rocky Gerung menyampaikan, yang dibutukan Indonesia saat ini adalah leadership bukan dealership. Seorang leader harus cerdas dan memiliki hati nurani. “Kalau dealer kerjanya hanya bagi-bagi saja, urusannya teknis. Visinya tidak ada,” terangnya.  “Indonesia butuh jalan pikiran, bukan jalan tol,” sambung Rocky. (har/aro)