33 C
Semarang
Jumat, 10 Juli 2020

Belajar Pengelolaan Aset di Tanjung Pinang

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, TANJUNG PINANG – Selama 3 kali berturut-turut, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Kepulauan Riau. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Batang melalui anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar studi banding tentang pengelolaan aset.

Kunjungan kerja yang dilakukan pada Selasa (22/5/2018) lalu, rombongan ditemui oleh Kabag Administrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadita, Kasubid Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Kota Yudi Ramdani dan beberapa staf. Dijelaskan Yudi Ramdani, Pemerintah Kota Tanjung Pinang memang menerima penilaian WTP secara berturut-turut, yaitu dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada awal pemerintahaan, mereka hanya melakukan pencatatan aset secara standar, sehingga pemerintah setempat langsung memutuskan melakukan kerjasama langsung dengan BPK RI, untuk bisa membuat laporan kekuangan dan aset secara tepat.

“Awalnya kita pakai pencatatan manual dan beralih ke aplikasi namun mandiri. Karena kurang tepat, sejak 2014 kami beralih menggunakan aplikasi dari BPKR RI, yaitu SIMDA BMD,” terangnya.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) ini, sebut Yudi juga digunakan sebagian besar pemerintahan di tanah air dan terbukti bisa berikan laporan yang tepat. Pada awal penggunan sistem baru, pihaknya selain melakukan perbaikan data, didukung langsung dengan melakukan cek lapangan. Terutama segala akses dan aset yang sudah dimiliki selama ini.

Dari pantuan secara data dan fisik kemudian dicocokkan dengan menggunakan aplikasi. Sehingga ketika tercatat dan terintegrasi, akan memudahkan dalam membuat laporan.

Ditambahkan Yussuwadita, keuangan negara memang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. “Kita terus dapat WTP, berarti pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur tentang keuangan daerah.”

Atas pencapaian tersebut, anggota Komisi A yang diwakili oleh Ketua Komisi Purwanto, menyatakan, pencatatan aset sebuah daerah memang cukup krusial. Karena tidak saja pelaporan keuangan saja yang harus dicatat secara tepat, aset juga penting. “Kadang aset menjadi ganjalan dalam pelaporan BPK, sehingga sering suatu daerah tidak memperoleh WTP. Untuk itu Batang harus bisa lebih baik dalam segala pencatatan dan pelaporan keuangan ini ke depan,” harap Purwanto. (han/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Berjalan Lancar

Meski terkendala faktor cuaca, proyek pembangunan Pasar Johar Baru terus dikerjakan. Pemkot Semarang menargetkan pasar bisa selesai di awal tahun 2020 dari rencana semula.

Media Cetak Sumber Klarifikasi Hoax

MUNGKID— Media cetak dinilai masih sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini. Pasalnya, media cetak diyakini sebagai salah satu media yang memberikan klarifikasi...

Walubi : Cinta Kasih Harus Ditebarkan

MUNGKID—Rangkaian perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2561BE/2017 mulai dilaksanakan. Walubi menggelar pengobatan gratis untuk ribuan masyarakat kurang mampu selama dua hari, kemarin. Pengobatan gratis...

Aksioma Diikuti 252 Peserta dari 23 MI

DEMAK - Sebanyak 252 peserta dari 23 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, ambil bagian dalam Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah...

UPTD Baru Belum Beroperasi

SEMARANG - Perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, membuat banyak perubahan teknis. Banyak dinas dipecah menjadi dua dan sebaliknya...

Dana Desa Bisa Untuk Pendidikan

WONOSOBO—Aturan penggunaan Dana Transfer Desa (DTD)—khususnya dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat atau biasa disebut dana desa—boleh digunakan untuk kegiatan belajar nonformal masyarakat. Seperti mendukung...