33 C
Semarang
Rabu, 15 Juli 2020

Kasus Suteki, DKKE Masih Kumpulkan Bukti

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Kasus keterlibatan salah satu guru besar Universitas Diponegoro (Undip) terus bergulir. Meski demikian, Undip masih belum memutuskan sanksi pada Prof Suteki, yang disebut mendukung konsep khilafah yang digencarkan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sidang etik yang dilaksanakanpun belum selesai.

Seperti diketahui, viralnya sejumlah postingan Suteki melalui akun media sosialnya direspon oleh kampus dengan mengeluarkan empat poin pernyataan. Selain itu, Rektorat dalam hal ini Majelis Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip juga menggelar sidang etik sejak Selasa (22/5) yang hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan.

“Sidang DKKE sampai saat ini masih dalam tahap sidang-sidang internal dan pengumpulan bukti-bukti,” ungkap Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno, Kamis (24/5).

Lebih lanjut, Nuswantoro menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan sidang DKKE tidak selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Sidangpun masih terus berlangsung hingga seminggu ke depan. DKKE masih dalam proses konfirmasi dan klarifikasi pada pihak terkait. “Sampai minggu depan dipastikan belum ada informasi hasil putusan sidang,” tegas Nuswantoro.

Terpisah, Prof Suteki berharap sidang etik terkait dirinya berjalan fair. Ia tidak ingin masalah ini berimbas pada apa yang telah dikerjakannya selama puluhan tahun. “Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali,” ungkap Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip ini.

Yang pasti, Prof Suteki menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik supaya tidak menjadi bola liar. Ia merasa sejumlah pemberitaan justru telah membunuh karakternya sebagai dosen Pancasila. “Saya dikatakan anti-Pancasila, anti-NKRI, dan sebagainya. Padahal saya ini sudah 24 tahun mengajar Pancasila termasuk filsafatnya,” ujar pria asal Sragen itu.

Dosen yang juga mengajar di Akademi Kepolisian (Akpol) ini menjelaskan, apa yang dituangkannya di medsos, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini, serta tidak bermaksud anti-Pancasila dan anti-NKRI.

Bahkan, ketika dirinya masuk sebagai mahasiswa di Undip menjadi juara pertama Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Unggahan melalui medsos itu menurutnya adalah ekspresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia meminta masyarakat melihat sisi ilmiahnya.

“Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, mengatakan kamu jangan Pancasilais. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi, dikatakan serba ekstrem, anti ini dan sebagainya,” pungkasnya. (tsa/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Melongok Kampung Jawi Kelurahan Sukorejo, Gunungpati

Bahasa Jawa Krama Inggil kian tergerus zaman. Tak banyak penduduk asli Jawa menguasai bahasa paling halus ini. Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, relatif konsisten...

Hadirkan Plasa Telkom Digital, Perkuat Semarang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom) menghadirkan Plasa Telkom Digital dalam memperkuat layanan purna jual. Dengan mengusung konsep mengoptimalkan MyindiHome sebagai customer experience...

2 Hari Di-launching, Dukungan Jateng Wow Terus Meningkat

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Baru dua hari di-launching, dukungan pegiat pariwisata maupun tenant terhadap program Jateng Wow 2018 terus meningkat. Jika pada saat diluncurkan Selasa...

Pengawas TPS Harus Jeli

SALATIGA – Pengawas Tempat Pemungutan Sura (TPS) diminta jeli saat proses pencoblosan dan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Salatiga 15 Februari mendatang. Mereka...

20 Anggota TNI AD Naik Pangkat

Sebanyak 20 personil TNI dan 8 PNS TNI-AD mengikuti pelantikan kenaikan pangkat reguler BA/TA dan PNS di halaman Kodim 0707 Wonosobo, Senin (3/4) kemarin....

PLN Pasang 875 SPLU

SEMARANG - Hadirnya kendaraan listrik disambut baik pemerintah. Melihat perkembangan ini PLN sudah memasang 875 Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di berbagai kota. Ada...