Sistem Zonasi Bikin Ortu Khawatir

954

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Belum meratanya sarana pendidikan (sekolah) menjadi salah satu penyebab kegelisahan orang tua menghadapi sistem baru penerimaan peserta didik. Pasalnya di kota Salatiga, dari 10 SMP yang ada, hanya berada di enam kelurahan. Padahal Salatiga memiliki 23 kelurahan.

“Orang tua (ortu) yang tinggalnya tidak di kelurahan yang sama dengan sekolah, akan masuk ke zona dua atau zona ketiga. Artinya, mereka tidak serta merta diterima. Sementara sekolah favorit hanya berada di satu kelurahan saja,” keluh Zakaria, 40, salah satu wali murid yang kebingungan melihat sistem baru penerimaan murid ini.

Menurutnya, orang tua akan tenang jika sekolahan yang menurut mereka memiliki sarana dan prasarana yang baik sudah merata. Ia mencontohkan anaknya yang mengharapkan masuk ke sekolah favorit. Dengan nilai yang bagus, dan jika menggunakan sistem lama, tentunya sudah tidak bingung lagi mencari sekolah. “Namun dengan sistem ini, belum tau mau masuk sekolah mana karena di kelurahan sini belum ada SMP. Padahal sudah belajar maksimal dengan harapan bisa masuk sekolah favorit,” terangnya.

Sementara hal berbeda disampaikan wakil ketua DPRD Kota Salatiga Fathur Rahman. Politisi asal PKS ini mendukung penuh pelaksanaan model baru penerimaan peserta didik. Menurutnya, banyak hal positif yang bisa diperoleh dengan sistem baru ini.

“Beban sekolah dan guru untuk menjadikan murid berprestasi semua sama karena input semua bervariatif. Selain itu, masyarakat tidak berebut sekolah karena disesuaikan dengan tempat tinggal,” terang pria yang akrab disapa Maman.

Ia berharap Dinas pendidikan untuk segera merumuskan agar daerah yang tidak berada di zona utama sekolah tetap bisa mendapatkan sekolah yang terdekat. Setidaknya, lanjut dia, transportasi umum mudah dijangkau dan tidak perlu ganti – ganti kendaraan umum.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru yang meniadakan stigma sekolah favorit. Diantaranya adalah dengan prioritas utama penerimaan adalah jarak, bukan nilai ujian akhir.

Hal itu tertuang dalam Kepmendikbud no 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK dan bentuk lainnya yang sederajat. Piranti hukum ini sangat tegas. Pasalnya, Dinas pendidikan atau sekolah yang tidak melaksanakan aturan ini maka ada sangsinya dari teguran dan yang terberat adalah pidana.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Salatiga saat ditemui wartawan, kemarin pagi mengatakan, di kota Salatiga terdapat 10 SMP Negeri. Dari jumlah tersebut sangat cukup untuk menerima lulusan dari SD di Salatiga. Nantinya, masing – masing sekolah akan dibagi dalam tiga zona. Zona pertama adalah kelurahan dimana sekolah itu berada. Pendaftar yang tempat tinggalnya (berdasarkan kartu keluarga) berada dalam zona pertama otomatis akan diterima di sekolah tersebut. (sas/bas)