31 C
Semarang
Senin, 30 November 2020

Prof Suteki Siap Melawan

Dosen Undip yang Dituding Anti Pancasila

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Dewan Kehormatan Komite Etik (DKKE) Universitas Diponegoro (Undip) menggelar sidang etik terhadap Guru Besar Prof Suteki, Rabu (13/5). Suteki menjalani sidang etik karena diduga memiliki pandangan anti-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status-statusnya yang dinilai anti-Pancasila mendapat banyak sorotan masyarakat belakangan ini.

Kepala UPT Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno ketika dikonfirmasi terkait hasil sidang etik DKKE belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Menurutnya, hingga kemarin sore, proses sidang masih berlangsung dan belum ada perkembangan lebih lanjut.

“Melalui pesan singkat saya tanya pada anggota DKKE, intinya rapat masih belum selesai sore ini, dan akan dilanjut besok. Tadi (kemarin, red) rapat mulai pukul 10.00 pagi. Saya tidak diizinkan masuk untuk menghormati forum,” tukasnya.

Sebelum pelaksanaan sidang DKKE, Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama MHum mengeluarkan pernyataan yang ditujukan pada alumni Undip menanggapi postingan media sosial terkait Suteki yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta NKRI. Ada 4 poin yang ditekankan Yos Johan. Pertama, Undip adalah universitas negeri yang berdiri berdasarkan dan menegakkan Pancasila. UUD 1945 serta NKRI. Kedua, segenap pimpinan dan civitas akademika Undip sangat prihatin dan menyayangkan serta menolak dengan tegas hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI dan Pancasila tersebut.

Ketiga, Undip akan melakukan segera pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan apabila terbukti adanya pelanggaran , maka kepadanya akan dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Keempat, Undip tidak akan dan tidak akan pernah mentolerir segala bentuk tindakan yang bersifat merongrong kewibawaan  kedaulatan NKRI, UUD 1945 serta Pancasila. “Pernyataan resmi Insya’ Allah segera beredar,” tulis Yos Johan.

Keberadaan dosen yang diduga memiliki paham anti-Pancasila dan NKRI ini juga telah menjadi bahan perbincangan di kalangan dosen-dosen Undip lainnya. Dalam grup WhatsApp dosen-dosen yang juga diikuti Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dan Rektor Undip Yos Johan Utama, keluhan-keluhan sudah disampaikan, tapi tak mendapatkan tanggapan positif. Sebelum diangkat menjadi Menristekdikti, Nasir merupakan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.

“Di grup dibombardir ya masih diam,” tutur salah seorang dosen di Undip yang enggan disebutkan namanya. Setelah masalah ini ramai di media sosial, baru ada langkah terbuka dari pihak Undip untuk menggelar sidang etik.

Perempuan berjilbab ini menjelaskan, setidaknya ada 4 dosen yang diduga menganut paham anti-Pancasila. Dua orang berada di fakultas berlatar belakang sains, dan 2 lainnya di fakultas sosial dan humaniora. Mereka diduga telah melakukan rekrutmen di kalangan mahasiswa dengan menggelar kajian bertajuk sekolah politik. Awalnya, kajian digelar di lingkungan kampus. “Terus ganti di rumahnya setelah ditegur,” jelasnya.

Dosen-dosen Undip menyayangkan adanya rekan yang memiliki pandangan seperti ini. Sebab, sebagai aparatur sipil negara yang telah menyatakan sumpah dan janji setia pada negara dan Pancasila, malah memanfaatkan perannya sebagai dosen untuk merekrut kader dengan doktrin yang bertentangan dengan Pancasila.

Ditemui di kantornya selepas menguji disertasi, Prof Suteki yang mengenakan batik tampak santai menjelaskan dengan detail perihal keterkaitan dirinya pada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan postingannya yang menyangkut penyerangan Mapolda Riau. Menurutnya, anggapan bahwa dirinya adalah anggota HTI terlalu prematur.

“Prinsipnya saya tidak pernah ikut HTI. Kalau ada keterkaitan dengan HTI, itu karena pada Februari lalu, saya diminta oleh HTI untuk menjadi dan memberikan keterangan ahli di sidangnya. Kalau ditafsirkan saya mendukung dan menjadi anggota itu terlalu prematur,” ungkapnya yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum tersebut.

Bahkan, Suteki mengatakan hingga saat ini belum ada panggilan resmi dari Majelis Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) terhadap dirinya. Menurutnya, kehadiran dirinya dalam sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI saat itu adalah sebagai ahli untuk memberikan keterangan dengan keahlian khusus di bidangnya.

Informasi yang berkembang saat ini, menurut Suteki, telah membunuh karakternya sebagai dosen Pancasila. Pelaksanaan sidang etik, lanjut dia, telah sesuai dengan prosedurnya. Namun dia menyayangkan, adanya empat poin dalam pers rilis yang menyudutkan dirinya. “Bagaimana saya dikatakan anti-pancasila dan anti-NKRi karena selama 24 tahun saya mengajar Pancasila. Jadi, ketika saya ngomong persatuan Indonesia, ya saya ngomong NKRI,” terangnya.

Namun Suteki mengaku siap memberikan klarifikasi jika DKKE memberikan panggilan terhadapnya. Jika diminta, Suteki akan menjelaskan secara detail seperti apa posisi kasusnya. Suteki juga akan meminta bukti atas tuduhan yang diberikan kepadanya baik dari sisi bahasa maupun keahlian yang lain.

Menurut Suteki, gagasan yang diunggahnya melalui medsos merupakan cara seorang profesor demi mencerdaskan kehidupan bermasyarakat.  Kemudian, jika keputusan dari sidang etik nantinya merugikan dirinya, maka ia akan menempuh jalur hukum. Bahkan, Suteki mengklaim dirinya telah mendapat dukungan dari 1.000 advokat untuk melawan.

“Kalau sanksi teguran wajar saja. Tapi kalau sampai dipecat, Indonesia pasti geger. Karena ada  mantan mahasiswa Undip yang tergabung dalam 1000 advokat siap mem-back-up saya,” tegasnya. (tsa/ton/aro)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...