Personel Kurang, Jangan Lemah Tegakkan Perda

  • Bagikan
SOSIALISASI : Kabag Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto (tengah), Kejari Kota Magelang, Wawan Ernawan (kiri),  Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati (kanan) memberikan sosialisasi Raperda PerubahanAtas Perda Nomor 3 Tahun 2009. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)
SOSIALISASI : Kabag Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto (tengah), Kejari Kota Magelang, Wawan Ernawan (kiri),  Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati (kanan) memberikan sosialisasi Raperda PerubahanAtas Perda Nomor 3 Tahun 2009. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Magelang yang jumlahnya hanya 10 orang dinilai terbatas. Terlebih jika dibandingkan dengan tugas penegakan peraturan daerah (perda) dan perundang-undangan yang harus dijalankan.

Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati menyebut, jumlah itu terdiri dari 4 orang PPNS undang-undang dan 6 orang PPNS penegak perda. Idealnya, tiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki satu orang PPNS penegak perda. Di kota ini, terdapat 29 OPD jajaran.

“Lebih baik lagi kalau satu perda yang mengatur hajat hidup orang banyak diawasi satu PPNS, sehingga maksimal,” kata Rumiyati di sela sosialisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang PPNS, ruang rapat lantai I Setda Kota Magelang, kemarin.

Kendati demikian, ia tak mau jumlah PPNS yang kurang mempengaruhi kinerja. Jumlah ini tetap dioptimalkan. Sehingga tidak ada kejadian pembiaran kasus pelanggaran perda yang berlarut-larut, namun penindakannya lemah karena minimnya personel PPNS.

“Perda harus ditegakkan. Kalau tidak, Kota Magelang akan semrawut, karena peraturan yang kita buat itu dilanggar,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, Pemkot Magelang berencana menambah jumlah PPNS. Saat ini, pihaknya masih menunggu dibukanya pendidikan di lembaga penyelenggara. “Kita usulkan penambahan, karena merupakan kebutuhan mendesak.”

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto mengatakan, Perda PPNS merupakan landasan hukum bagi PPNS untuk melakukan tugas mereka. Saat ini, peraturan-peraturan lebih tinggi yang mengatur tentang PPNS telah mengalami pembaharuan. Sehingga, Perda Nomor 3 Tahun 2009 juga menyesuiakan dan diubah untuk mengikuti peraturan di atasnya. (put/lis)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *