Jadi Saksi Ahli HTI, Gubes Undip Disidang Etik

  • Bagikan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Lantaran dianggap memicu ujaran kebencian di media sosial, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip), Prof Suteki, harus menghadapi sidang etik. Yakni, pembelaan yang dilakukannya kepada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang bersangkutan (Prof Suteki) akan menjalani sidang etik Rabu (23/5). Kami belum bisa menyampaikan hasilnya. Karena sifatnya sidang etika, tertutup hanya untuk anggota dewan etika dan yang bersangkutan,” ungkap Kepala UPT Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (22/5).

Lebih lanjut, kata Nuswantoro, selain Prof Suteki juga ada dosen lain yang akan diperiksa oleh Majelis Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip atas keterkaitan dengan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tersebut. Kendati begitu, Nuswantoro tak menyebut secara gamblang siapa saja dosen yang bakal diperiksa.

Tindakan pemeriksaan tersebut bentuk komitmen Undip sebagai kampus yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sidang etik tersebut, Suteki diberi kesempatan melakukan klarifikasi atas postingan di akun media sosialnya baik terkait HTI maupun postingan yang diduga menyerang pemerintah.

Nuswantoro sendiri mengaku tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Guru Besar Fakultas Hukum Undip tersebut dalam HTI. Namun, Nuswantoro membenarkan peran Suteki sebagai saksi ahli pada sidang gugatan Perppu Ormas dan statusnya sebagai dosen serta Gubes Undip melekat pada dirinya. “Dia melekat status sebagai dosen, Karena saksi ahli itu melekat dengan kepakarannya,” imbuhnya.

Terlepas dari postingan Prof Suteki yang menjadi viral di media sosial, untuk mensikapi hal tersebut Undip melalui siaran pers yang ditandatagani oleh Nuswantoro menyatakan ketegasan sikapnya ke dalam empat poin. Pertama, Undip sebagai universitas negeri berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Pimpinan dan Civitas Akademika Undip menolak tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindak yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI dan Pancasila. Saat ini persoalan tersebut sudah diserahkan pada Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas dan apabila terbukti adanya pelanggaran etik akademik maka kepada staff yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Undip tidak akan menolerir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat merongrong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945, serta Pancasila. “Yang lainnya ada, tetapi besok Rabu (23/5) (hari ini, red) baru akan disampaikan oleh DKKE,” pungkas Nuswantoro. (tsa/ida)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *