33 C
Semarang
Sabtu, 26 September 2020

Dorong Terapkan Anggaran Berbasis Lingkungan

Dr Drs Abdul Fikri Faqih MM

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

RADARSEMARANG.COM – DR Drs Abdul Fikri Faqih MM, Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini selalu mendorong penyusunan anggaran pemerintah berbasis lingkungan yang komprehensif, fokus, dan partisipatif.

PERAIH gelar Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Diponegoro ini menilai, perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan permasalahan lingkungan harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera ini, tak ingin penyerapan aspirasi masyarakat hanya sebagai formalitas belaka. Karena itu, ia lebih sering berinteraksi langsung dengan konstituen.

Kerusakan lingkungan yang semakin parah, menjadi perhatian serius Fikri Faqih. Karena itu, sebagai legislator, ia terus mendorong agar pemerintah pusat hingga tingkat daerah, membuat kebijakan anggaran berbasis lingkungan. “Jika tak segera diperhatikan, kerusakan akan semakin parah dan masyarakat sendiri yang menjadi korbannya,” kata Fikri Faqih.

Pria kelahiran Tegal pada 17 Juli 1963 ini menambahkan, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah, sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup, terus menunjukkan tren menurun.

Indeks yang menggunakan indikator kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan ini, menempatkan Jateng pada 2009, misalnya, berada di urutan ke-20. Pada 2010, melorot ke urutan ke-25 dan pada 2011, berada di urutan ke-28, dari 34 provinsi di Indonesia. Bahkan, berbagai program pembangunan banyak yang mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Ini kemudian membuat Jateng termasuk provinsi yang rawan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana lingkungan lainnya,” ujarnya.

Doktor Lingkungan Undip ini menilai, selama ini Pemprov masih belum memperhatikan lingkungan. Buktinya, dalam kurun waktu 2002 – 2012, pemeritah Jateng hanya mengalokasikan rata-rata 0,34 persen saja dari APBD per tahun. “Padahal, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan.”

Karenanya, Ketua DPW PKS Jateng itu terus mendorong agar fokus pengelolaan lingkungan hidup, diawali dari proses penyusunan anggaran berbasis lingkungan melalui musrenbang di jalur eksekutif; dan masa reses di jalur legislatif. Ia menyarankan perlunya terobosan baru yang disebut Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting Proccess (CFPBP).

Jika selama ini proses penyerapan aspirasi hanya cenderung formalitas, sekarang harus didukung dengan regulasi yang jelas berupa Perda ataupun Pergub yang mengatur secara mandatori pelibatan mereka (pemerhati lingkungan). “Model ini menjadi salah satu yang bisa menyelamatkan Jateng dari bencana lingkungan dengan menerapkan kebijakan anggaran yang berbasis lingkungan.” (fth/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...