33 C
Semarang
Senin, 21 September 2020

Raperda Hiburan Ditarget Selesai Sebelum Lebaran

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Rancangan peraturan daerah (raperda) terkait hiburan (karaoke) dijanjikan selesai sebelum Lebaran tahun ini. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh dan anggota DPRD Demak dalam diskusi  Ngopi “Ngobrol Politik” yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Demak di Hotel Citra Alam, kemarin malam.

Tokoh yang menjadi pembicara diskusi bertemakan partai politik, aspirasi dan masa depan demokrasi ini antara lain, Ketua DPRD Demak Nurul Muttaqin dari Fraksi PKB, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Fahrudin Bisri Slamet, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Demak, Nur Wahid, anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Malik. Kemudian,  anggota komisioner KPUD Demak, Bambang Setiabudi dan Ketua ISNU Demak, Ali Maskun.

Diskusi yang dimoderatori Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Demak, Hasan Hamid ini terasa gayeng. Sebab, selain membahas raperda hiburan yang sensitif  juga menjadi sarana ngudoroso segala persoalan sosial politik yang terjadi di Demak.

Ketua Bapemperda Nur Wahid menegaskan, terkait upaya percepatan penyelesaian raperda hiburan tersebut, dirinya selaku Ketua Bapemperda tidak bisa mengelak dan mengulur waktu lagi.

“Apalagi, ini dalam forum ISNU dimana kita di DPRD ini juga kader NU,”ujar Nur Wahid disambut tepuk tangan peserta diskusi tersebut. Menurutnya, raperda  hiburan memang telah masuk dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif pada 2018 ini.

“Dalam rapat Bapemperda DPRD Demak bersama tim pembentukan produk hukum daerah Pemkab Demak sebelumnya berhasil menyepakati usulan pembahasan sebanyak 40 raperda,”katanya.

Sebelumnya,  kata dia, ada 43 raperda yang tercantum dalam rancangan program pembentukan perda Kabupaten Demak 2018. Namun, dalam perkembangannya, yang disepakati legislatif dan eksekutif berkurang menjadi 40 raperda. Di antara raperda yang menjadi agenda pembahasan 2018 adalah raperda soal pedagang kaki lima (PKL), raperda penyelenggaraan usaha hiburan, raperda penanggulangan penyakit HIV/AIDS, raperda perlindungan anak. Kemudian, raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, raperda cagar budaya,  raperda tata cara lelang bondo desa dan raperda lainnya. Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, DPRD menargetkan sebelum Lebaran ini raperda usaha hiburan dapat diselesaikan. “Kita dorong agar Bapemperda secepatnya menyelesaikan raperda hiburan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Sebab, adanya perda hiburan ini telah menjadi aspirasi mayoritas masyarakat Demak yang menginginkan keberadaan tempat hiburan diatur sedemikian rupa dengan perda,”ujar Slamet.

Anggota Fraksi Gerindra, Malik menambahkan, soal raperda hiburan akan disampaikan di internal fraksi untuk disikapi. “Tentu, kalau raperda hiburan ini pada saatnya menjadi kesepakatan bersama, maka fraksi Gerindra pun saya kira akan mengikuti,”ujarnya.

Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin mengatakan, penutupan karaoke harus segera dilakukan. Karena itu, dengan mendasarkan perda hiburan nanti, penutupan karaoke dapat dilaksanakan segera.  Dengan adanya perda hiburan itu nanti, aparat kepolisian maupun Satpol PP dapat leluasa menertibkan tempat hiburan yang tidak menaati aturan.  (hib/lis)