32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Raperda Hiburan Karaoke Dikebut

RADARSEMARANG.COM, DEMAK-Rancangan peraturan daerah (raperda) terkait hiburan (karaoke) dijanjikan bakal ditarget bisa mulai dibahas sebelum Lebaran tahun ini. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh politik yang juga menjadi anggota DPRD Demak dalam diskusi Ngopi “Ngobrol Politik” yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Demak di Hotel Citra Alam, Sabtu (28/4) malam. Tokoh yang menjadi pembicara diskusi bertemakan Partai Politik, Aspirasi dan Masa Depan Demokrasi ini antara lain Ketua DPRD Demak Nurul Muttaqin dari Fraksi PKB, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Fahrudin Bisri Slamet, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Demak Nur Wahid, anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Malik, anggota komisioner KPUD Demak Bambang Setiabudi dan Kertua ISNU Demak Ali Maskun.

Dalam diskusi ini, Nur Wahid menegaskan, terkait upaya percepatan penyelesaian raperda hiburan tersebut, dirinya selaku Ketua Bapemperda tidak bisa mengelak dan mengulur waktu lagi. “Apalagi, ini dalam forum ISNU di mana kita di DPRD ini juga kader NU,” ujar Nur Wahid disambut tepuk tangan peserta diskusi tersebut. Menurutnya, raperda hiburan memang telah masuk dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif pada 2018 ini. “Dalam rapat Bapemperda DPRD Demak bersama tim Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemkab Demak sebelumnya berhasil menyepakati usulan pembahasan sebanyak 40 raperda,” katanya.

Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, DPRD menargetkan sebelum Lebaran ini raperda usaha hiburan dapat diselesaikan. “Kita dorong agar Bapemperda secepatnya menyelesaikan raperda hiburan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Sebab, adanya perda hiburan ini telah menjadi aspirasi mayoritas masyarakat Demak yang menginginkan keberadaan tempat hiburan diatur sedemikian rupa dengan perda,” ujar Slamet.

Ahmad Malik menambahkan, soal raperda hiburan ini akan disampaikan di internal fraksi untuk disikapi. “Tentu, kalau raperda hiburan ini pada saatnya menjadi kesepakatan bersama, maka Fraksi Gerindra pun saya kira akan mengikuti,” katanya.

Sementara Nurul Muttaqin mengatakan, penutupan karaoke harus segera dilakukan. Karena itu, dengan mendasarkan perda hiburan nanti, penutupan karaoke dapat dilaksanakan segera. Dengan adanya perda hiburan itu nanti, aparat kepolisian maupun Satpol PP dapat leluasa menertibkan tempat hiburan yang tidak mentaati aturan.

Ali Maskun menuturkan, ISNU akan melakukan berbagai kegiatan termasuk diskusi publik terkait persoalan yang terjadi di masyarakat. “Kita berikan sumbangsih pemikiran agar pembangunan di Demak ini dapat dilakukan bersama-sama,” katanya. (hib/ton)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here