32 C
Semarang
Kamis, 24 Juni 2021

647.672 Orang Belum Daftar JKN-KIS

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Masih ada sekitar 647.672 penduduk di wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Magelang yang belum mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Padahal jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung sebanyak 2.179.840 jiwa.

Secara rinci, data terbaru per bulan Maret 2018, wilayah yang mendekati universal health coverage (UHC) adalah Kota Magelang. Di kota kecil ini, sekitar 87,89 persen penduduknya atau 113.309 jiwa telah menjadi peserta JKN-KIS. Di susul Kabupaten Magelang sebesar 71,49 persen dengan 914.128 jiwa, dan terakhir Kabupaten Temanggung baru 65,36 persen masyarakat yang terdaftar atau sekitar 504.731 jiwa. Sesuai ketetapan pemerintah, target UHC tahun 2019 sebesar 95 persen penduduk Indonesia mendapat perlindungan kesehatan.

“Hingga saat ini, peserta JKN-KIS di dominasi dari segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI), baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Dyah Miryanti, kemarin.

Ia mengakui, kendala menuju UHC cukup kompleks. Mulai dari kesadaran masyarakat, terkendala dalam pendaftaran, hingga kemampuan untuk membayar iuran. Namun demikian, BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat mengakses pelayanannya. “Yang terbaru, kami menyediakan aplikasi Mobile JKN,” ujarnya didampingi Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Magelang, Agustin Erna.

Masih soal kendala UHC, adalah kemampuan dalam membayar iuran. BPJS Kesehatan bersama pemerintah setempat telah menyisir kemabali warga kurang mampu yang belum menjadi peserta untuk didaftarkan. Lalu, bagi warga kurang mampu yang terlanjut menjadi peserta mandiri, diusulkan untuk menjadi PBI. “Banyak peserta mandiri yang menunggak iuran karena mereka nggak mampu. Harusnya mereka di-cover segmen PBI APBN atau APBD tapi mereka nggak dapat, dan sangat perlu pelayanan kesehatan. Sehingga mereka memaksakan diri mendaftarkan jadi peserta mandiri.” (put/ton)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here