31 C
Semarang
Sabtu, 5 Desember 2020

Siswi SMAN 1 yang Dipecat Ajukan Banding

Menarik

Dorong UMKM Bangkit, BRI Kembali Gelar BRILIANPRENEUR 2020

RADARSEMARANG.COM - JAKARTA  – Bank BRI kembali menggelar pameran industri kreatif UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian HUT Bank BRI...

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Polemik antara siswa dengan Kepala SMAN 1 Semarang Endang Suyatmi Listyaningsih belum berakhir. Setelah melewati proses persidangan yang melelahkan di PTUN Semarang dan majelis hakim menolak gugatan, saat ini orang tua siswi SMAN 1 Semarang, Anindya Puspita Helga Nur Fadhila (AN), Suwondo, tetap melanjutkan upaya hukum untuk menuntut keadilan.

Suwondo bersama tim kuasa hukumnya, memutuskan untuk melakukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Upaya banding tersebut dilakukan karena majelis hakim PTUN Semarang dinilai telah salah dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim juga dinilai mengabaikan Konvensi Hak Anak.

Salah satu anggota kuasa hukum AN, Atatin Malihah, menilai, majelis hakim tidak menguji substansi dari tata tertib yang dijadikan dasar dasar pengeluaran AN dari SMAN 1 Semarang. Namun majelis hakim hanya menguji kewenangan kepala sekolah saja. Tentu saja hal itu jauh dari keadilan.

“Ini ada upaya penyelundupan hukum yang disengaja. Padahal kami menjalankan ini sebagai bentuk kami tunduk pada majelis hakim. Tapi, kenapa klien kami malah diperlakukan seperti ini,” kata Atatin Malihah, kemarin.

Dikatakannya, upaya banding ini dilakukan karena tidak semua argumentasi hukum pokok dari AN dan kuasa hukum diakomodasi majelis hakim. Judex factie dalam perihal ini hakim PTUN Semarang telah salah dalam pertimbangan hukumnya.

“Karena hanya melihat satu sisi fakta di mana AN sudah mendapat sekolah di SMAN 2 Semarang. Sehingga AN dianggap telah menerima sanksi pengeluaran dari pihak SMAN 1,” katanya.

Padahal, lanjut dia, fakta hukum menunjukkan bahwa pemindahan AN ke SMAN 2 Semarang adalah hasil kesepakatan di dalam persidangan persiapan. Majelis hakim kala itu turut menyaksikan dan memahami bahwa ini adalah jalan keluar sementara agar AN bisa ikut Ujian Nasional (Unas).

”Kami keberatan dengan pertimbangan majelis hakim, dalam putusan menyatakan bahwa Kepala SMAN 1 Semarang telah tepat dan benar menjalankan kewenangannya membuat tata tertib dan menerapkannya,” imbuh Aris Septiono, SH, anggota tim kuasa hukum lainnya.

Hal ini, menurutnya, menjadi absurd, karena majelis hakim tidak menguji substansi dari tata tertib yang dijadikan dasar pengeluaran AN dari SMAN 1 Semarang tersebut. Majelis hakim hanya menguji kewenangan kepala sekolah saja.

“Bagaimanapun, buku tata tertib sekolah  ini adalah produk hukum yang seharusnya bisa diuji di peradilan. Tindakan majelis hakim justru menghindari pembahasan substansi tata tertib. Putusan ini menjadikan peradilan ini terancam menjadi peradilan sesat bilamana kami tidak melakukan banding,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, majelis hakim juga mengabaikan Konvensi Hak Anak. Konvensi mengharuskan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

 “Hal ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi prioritas bagi semua aparat pemerintah pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.” ungkap advokat yang juga Direktur LBH Ansor Jawa Tengah ini.

Sebagaimana diketahui, Kamis (5/4) lalu, sidang AN, siswi SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan secara sepihak dari sekolahnya telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama PTUN Semarang. Gugatan AN ditolak dan SMAN 1 Semarang sementara dianggap tidak bersalah. Namun pihak AN menempuh upaya hukum banding ke PTTUN Surabaya. Sebab, mereka menilai pengadilan tingkat pertama ini tidak secara penuh memertimbangkan dalil-dalil maupun argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak AN. (amu/aro)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Dorong UMKM Bangkit, BRI Kembali Gelar BRILIANPRENEUR 2020

RADARSEMARANG.COM - JAKARTA  – Bank BRI kembali menggelar pameran industri kreatif UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian HUT Bank BRI...

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...