33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

DPRD Wonosobo Sampaikan Tiga Rekomendasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – DPRD Kabupaten Wonosobo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD, Kamis (19/4). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD, M Albar, Heru Irianto dan Sumardiyo, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan Bupati Wonosobo Eko Purnomo beserta Sekretaris Daerah dan beberapa Pimpinan OPD tersebut. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Murkamtoro Prasetyo membacakan rekomendasi DPRD.

Rekomendasi yang diberikan terbagi dalam 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama terkait aspek legal formal. LKPj merupakan salah satu bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka bentuk LKPj adalah laporan kinerja nonkeuangan yang dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja.

“Pengukuran kinerja dalam LKPJ adalah untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual (LKPj) dengan kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD),” katanya. Berdasarkan perbedaan tersebut, harus dirumuskan permasalahan dan solusinya untuk selanjutnya disusun rekomendasi oleh DPRD bagi perbaikan dalam penyelenggaraannya.

Rekomendasi kedua, kata Afif, rekomendasi kinerja yang meliputi 5 aspek. Yaitu capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah, capaian indikator kinerja keuangan daerah, capaian indikator kinerja visi dan misi daerah, capaian indikator dari sisi 3 aspek pembangunan daerah, dan capaian indikator kinerja per urusan. Untuk capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah, DPRD memberikan catatan kritis bahwa kinerja makro ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi sudah cukup progresif yang ditandai dengan tren pertumbuhan ekonomi selalu meningkat setiap tahunnya dan pertumbuhan inflasi yang menurun setiap tahunnya. “Namun demikian kinerja ekonomi Pemkab Wonosobo berbanding terbalik dengan capaian indikator makro sosial seperi penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Hal ini, lanjut Afif, berarti kinerja ekonomi yang progresif tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kemudian laju penurunan angka kemiskinan cendrung rendah. Pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 20,32 persen, sementara tahun 2016 20,53 persen atau hanya berkurang 0,31 persen saja. “Penurunan ini sejalan dengan perbandingan tahun 2013-2017 yang berhasil diturunkan dari 22,08 persen menjadi 20,32 persen, atau hanya turun 1,76 persen selama 5 tahun atau rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun,” tegasnya.

Untuk itu DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara–cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin.

Adapun untuk capaian visi dan misi, DPRD memberikan catatan kritis bahwa dari visi Bupati Wonosono 2016-2021 akan ditempuh melalui 5 misi, meliputi 52 indikator, 5 tujuan dan 16 sasaran dengan 52 indikator. Agar hal ini tercapai, perlu adanya komitmen pemerintah daerah terhadap ketercapaian semua misi pemerintah daerah. Kemudian perlu perhatian pemerintah daerah terhadap indikator-indikator yang belum tercapai serta perlu membangun kebersamaan dengan semua unsur pemerintahan daerah untuk merumuskan penyebab, masalah dan kendala mengapa indikator kinerja sasaran tersebut belum memenuhi target.

Rekomendasi ketiga adalah rekomendasi aspek politis, agar Bupati agar segera menindaklanjuti peraturan daerah yang sudah disahkan dengan membuat Peraturan Bupati. Selain itu pelaksanaan 5 hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dioptimalkan, terutama ASN di bidang pelayanan publik.

“Di sisi lain perlunya komunikasi aktif antara Bupati dengan DPRD beserta Forkompinda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dan perlunya kehati-hatian Bupati dalam membuat disposisi, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan. Jangan sampai berpotensi menimbulkan persoalan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana. Karena perumus disposisi adalah orang di luar sistem Pemerintahan,” katanya.

Bupati juga harus tegas memberikan sanksi dan arahan kepada OPD dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan. Jangan sampai penyajian data indikator kinerjanya berbeda antara dokumen dengan yang dilaporkan oleh OPD yang bersangkutan. “Kemudian pembangunan Pasar Induk Wonosobo masih selalu menjadi perbincangan sensitif disemua lapisan masyarakat, karena sampai saat ini belum ada aktivitas pekerjaan pembangunan pasar induk,” katanya. (ali/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Ganjar Sambungkan Listrik Gratis 6.163 Warga Miskin

PEKALONGAN- Ribuan rumah warga yang puluhan tahun tidak teraliri listrik kini telah terang benderang. Pemprov Jateng memberi bantuan sambungan listrik gratis untuk 6.163 rumah...

Saksi Ikut Nikmati Uang Terima Kasih

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang benar-benar sarang pungli (pungutan liar). Sebab, bukan hanya terdakwa...

Sales Indihome Tak Berikan Informasi Lengkap

SEMARANG - Pemasangan internet service provider Indihome di rumah konsumen yang diduga dipaksakan pihak pemasang tanpa persetujuan konsumen, dinilai Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan...

Kecelakaan Karambol, 4 Mobil dan 3 Motor Ringsek

KENDAL—Kecelakaan karambol yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di Jalan Arteri Kaliwungu, Kendal. Kecelakaan melibatkan empat mobil dan tiga sepeda motor, satu di antaranya adalah...

569 Perangkat Desa Kosong

RADARSEMARANG.COM, PURWODADI – Ratusan jabatan perangkat desa di Kabupaten Grobogan kosong. Namun, pengisian perangkat itu tidak bisa dalam waktu dekat ini. Pengisian baru bisa...

Kedu Juara Umum Porda Soina Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kedu keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Daerah (Porda) Special Olympic Indonesia (Soina) Jateng yang digelar di Semarang, 19-21 Maret. Dari...