Camat Terseret Pungli Parkir

  • Bagikan

RADARSEMARANG.COMSEMARANG-Camat Mijen HM Yenuarso (MY) diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli) retribusi parkir saat berlangsungnya kejuaraan balap trail Supermoto Trial Game Asphalt (TGA) di Sirkuit Mijen, Sabtu-Minggu (6-7/4) lalu. Mantan Camat Tugu ini juga disebut-sebut sebagai koordinator parkir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, sebelumnya telah beredar kabar, MY tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liat (Saber Pungli) pekan kemarin. Namun hal itu dibantah oleh Wakil Kepala Polrestabes Semarang AKBP Enrico Silalahi, yang juga Ketua Tim Saber Pungli Kota Semarang.

“Bukan OTT. Kalau OTT itu kan ada yang ditangkap. Tapi, dalam hal ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang dilaporkan adanya masalah pungutan liar pada saat acara Trial Game Asphalt 2018 di Sirkuit Mijen,” katanya saat ditemui di Mapolrestabes Semarang, Senin (16/4).

Meski begitu, Enrico mengakui, Tim Saber Pungli telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kecamatan Mijen pada Kamis (12/4) lalu. Sidak dilakukan untuk mengecek pelayanan publik di kecamatan tersebut sesuai tugas Tim Saber Pungli Kota Semarang.

“Sidak kami lakukan di dua tempat. Pertama di kantor Kecamatan Mijen, dan satunya di acara ekspo Dinas Koperasi. Jadi, adanya dugaan pungli itu berdasarkan laporan masyarakat. Di Dinas Koperasi tempatnya di seketariat ekspo. Sidak di Kecamatan Mijen dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari,” ungkapnya saat di Mapolrestabes Semarang, Senin (16/4).

Dari hasil sidak tersebut, Tim Saber Pungli tak menemukan barang bukti adanya dugaan pungli di Dinas Koperasi. Sedangkan di Kecamatan Mijen, Enrico mengakui adanya dugaan pungli parkir saat event Trial Game Asphalt 2018 di Sirkuit Mijen. Sebab, petugas parkir menarik tarif parkir lima kali lipat dari ketentuan perda.

“Kalau sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 23, tarif parkir roda dua kan Rp 1000 dan roda empat Rp 2000. Tapi, saat event tanggal 6 dan 7 April 2018 itu, ditarik parkir Rp 5000 untuk roda dua, dan Rp 10.000 untuk roda empat,” bebernya.

Enrico juga mengakui, telah mendatangi lokasi sirkuit Mijen pasca penyelenggaraan kegiatan Trial Game Asphalt 2018. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti dan mengumpulkan keterangan saksi atau barang bukti adanya laporan dari mayarakat terkait dugaan pungli tersebut.

“Pada saat tim datang ke sana tanggal 9 April 2018, memang benar ada informasi itu (pungli parkir). Hasilnya sebesar Rp 15.000.950, yang katanya habis untuk makan dan minum semua,” terangnya.

Dia membeberkan, pengelolaan parkir dalam kegiatan Trial Game Asphalt 2018 itu dikoordinatori pejabat MY tersebut.  “Saat tim ke sana, ada pengakuan camat sebagai koordinator parkir. Jadi, dari pak camat memerintah lurah, lalu lurah mencari orang sebagai tukang parkir. Dia pakai (melibatkan) siapa saja, itu nanti yang perlu kita dalami,” katanya.

Enrico mengakui, saat ini pejabat yang bersangkutan belum dilakukan penahanan. Pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dugaan pungli parkir ini. Selain mengumpulkan barang bukti, pihaknya meminta keterangan dari para saksi.

“Apabila nanti terbukti adanya penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahgunaan administrasi ataupun tindak pidana, baru akan kita lakukan proses lanjut. Tapi, sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan tentang adanya aliran uang (parkir) yang ada,” ujarnya.

 Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, membenarkan adanya informasi tersebut. Namun demikian, ia meminta menanyakan langsung ke Tim Saber Pungli Pokja Penindakan dari Polrestabes Semarang. Saat ditanya terkait informasi awal, ia juga enggan membeberkan. “Ndak punya mas, langsung ke Pak Ahmad, Polrestabes Semarang saja,”kata Tri singkat.

Dugaan adanya dugaan pungli parkir yang melibatkan Camat Mijen ini  mendapat perhatian khusus dari Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. “Adanya oknum kecamatan yang diperiksa ini adalah warning bagi pejabat tingkat kelurahan sampai eselon II untuk memberikan layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” ujarnya.

Supriyadi mengapresiasi tindakan Tim Saber Pungli, dengan tujuan agar kejadian serupa tidak terulang sekaligus memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara  (ASN) Pemkot Semarang yang bekerja tidak sesuai ketentuan.

“Semua retribusi kan masuk ke kas daerah, tidak boleh di bawah tangan atau masuk kantong sendiri. Kejadian ini juga sebagai pembelajaran kepada para pejabat untuk lebih transparan. Karena kinerja mereka diawasi masyarakat,” ucapnya.

Jika terbukti terlibat, lanjut Politisi PDIP Ini, hukuman berat akan diterima, di antaranya dicopot dari jabatannya, penundaan pangkat hingga pemecatan sebagai ASN.

Ia meminta pengawasan dari inspektorat terus ditingkatkan agar ASN Pemkot Semarang bekerja sesuai aturan, terutama pada bidang pelayanan umum ataupun perizinan agar tidak ada pungli,  “Setahun lalu kami sudah melakukan sosialiasi. Kalau ada yang ndablek dan nekat ya risiko ditanggung sendiri,”katanya. (mha/jks/den)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *