31 C
Semarang
Jumat, 27 November 2020

Pailit Simoplas Janggal, Edhie Minta PKY Pantau Sidang

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Salah satu direktur PT Simongan Plastik Factory (Simoplas), Edhie Tejopurnomo telah mengajukan pemohonan pemantauan sidang perkara pemberesan atas kepailitan perusahaan plastik kemasan Simoplas ke kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng. Namun permohonan tersebut terancam tak disetujui, lantaran tak diajukan sejak awal.

“Kalau melihat 2018 ini, kebanyakan pemohon meminta pemantauan ketika kasus sudah mau selesai, bukan mengajukan permohonan dari awal proses persidangan. Alangkah baiknya, permohonan diajukan dari awal, bukan diajukan di tengah atau saat akan selesai,” kata Asisten PKY Jateng, Muhammad Farhan saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di kantornya, Jumat (13/4).

Menurutnya, pemantauan sidang ada parameternya. Misal melibatkan pemerintah, pengusaha besar, atau nominal yang diperkarakan besar sehingga berpotensi adanya intervensi terhadap pengadilan. Khususnya majelis hakim yang menangani. Selain itu kasusnya menarik perhatian publik.

“Terjadi keterlambatan atau tak disetujui, yang paham alasan sepenuhnya adalah KY pusat. PKY Jateng bagian menerima dan verifikasi. Yang jelas, semua tergantung alasan dipantau kuat atau tidak serta kelengkapan datanya,” jelasnya.

Untuk PKY Jateng, lanjut Farhan, setelah menerima laporan dari pemohon langsung diproses, kemudian diverifikasi dan dianalisa antara 1-2 hari. Setelah selesai, semua berkas disatukan untuk mendapat persetujuan KY pusat. Apabila ada berkas yang kurang diminta lagi ke pemohon.

“Kalau lengkap langsung ke KY pusat. Namun, di pusat juga masih antre. Bisa juga dilakukan pemantauan karena ada surat kaleng. Karena bersifat informasi, biasanya KY menurunkan tim mendalami informasi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, selain ke PKY Jateng, Edhi juga mengadukan kasusnya ke kantor pusat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Simoplas sendiri berhasil dipailitkan dua krediturnya di Pengadilan Niaga (PN) Semarang yakni, Liem Wibowo Halim dengan nominal tagihan utang mencapai Rp 1,5 miliar ditambah David Hidayat Rp 3,7 miliar, melalui kuasa hukumnya Agus Nurudin.

Edhie menyebutkan, PT Simoplas yang berkantor pusat di Jalan Raya Randugarut, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini pailit sejak 23 Februari 2018 lalu. Lantaran kisruh internal tentang utang perusahaan kepada para pengurusnya, yang berawal dari penjualan sebagian aset yang dibeli oleh Liem Wibowo Halim dan David Hidayat dan diumumkan di salah satu media lokal cetak di Semarang.

Dijelaskan, kisruh terjadi karena Komisaris Simoplas Soen Gwan Hong dan salah satu direkturnya Winoto Basuki, tidak terbuka dalam hal penerimaan dan penggunaan uang hasil penjualan aset sekitar Rp 171miliar. Karena itu, dirinya khawatir adanya kreditur fiktif dalam proses pencocokan utang.

Dirinya juga memastikan masih aktif sebagai direktur setelah diangkat kembali pada 9 Desember 2017 dalam RUPS. “Kalau saya dikatakan nonaktif, maka seluruh direksi Simoplas juga sama nonaktif. Karena kantor Simoplas di Randugarut sudah dikuasai oleh PT Randugarut Plastik Indonesia (RPI) milik Halim dan David Hidayat, sedangkan Winoto sekarang bekerja di perusahaan itu,” tandasnya.

Ia juga mempertanyakan terkait lawyer fee kuasa hukum Simoplas (Victor) sebesar Rp 7,5 miliar. Pasalnya, tidak mungkin Winoto Basuki mempailitkan Simoplas dan tidak bersedia membayar tagihan Rp 1,5 miliar, tapi membuat kesepakatan lawyer fee Rp 7,5 miliar. Maka dari itu, Edhie mengaku bingung cara bepikir rekannya tersebut (Winoto).

Ia berharap dalam kasus itu, semua pihak bekerja secara independen, karena pemberesan kepailitan didominasi advokat dan kurator keluarga. Termasuk, kuasa hukum pemohon pailit dan principal pengurus termohon pailit.

“Di dalam kepailitan Simoplas ini, Agus Nurudin menunjuk adiknya Agus Gunawan sebagai curator. Hal tersebut jelas dilarang dan tertera dalam Pasal 15 Undang-Undang (UU) Kepailitan. Bahkan, kami memohon dilakukan penambahan kurator belum direspon oleh pengadilan,” ungkapnya. (jks/ida)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...