PDIP Ancam Laporkan KPU

  • Bagikan

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Salatiga siap melayangkan protes kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah karena merasa  tidak puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pemicunya adalah perubahan jadwal rekapitulasi DPSHP menunjukkan ketidaksiapan KPU selaku penyeleggara pemilu. Hal itu ditandaskan  sekretaris tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bagas Ariyanto kepada media di kantor DPC PDIP, kemarin siang.

“Kami selaku timses pasangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin merasa dikecewakan karena undangan yang dikirimkan KPU ternyata tidak sesuai dengan waktu penyelenggaraan. Dari jadwal pertama yang disampaian kepada kami untuk kelurahan Mangunsari tanggal 9 April hari Senin lalu seharusnya jam 10.00 dan 10.30 di Kelurahan Kalicacing. Namun di undangan tertulis jam 13.00, Jadi surat terlambat tiga jam,” urai Bagas.

Demikian halnya dengan agenda di Kcamatan Sidorejo, timses Ganjar-Yasin yang sudah mengirimkan perwakilannya harus kecewa lantaran sesampainya di sana acara tersebut urung digelar. Ironisnya, bahkan orang kelurahan pun tidak tahu kantor mereka akan digunakan untuk acara ini. Jadi ada perubahan jadwal sepihak dan tidak diberi tahu.

Perubahan jadwal ini selain mengecewakan pihaknya juga disebut Bagas dikeluhkan para perwakilan timses yang sudah meyisihkan waktunya untuk mengikuti rapat rekapitulasi DPSHP ini.  Sebab, sebagian besar anggota timses merupakan pekerja yang harus meminta izin libur agar bisa mendampingi kegiatan itu.

“Juga waktu kami terbuang, karena pendistribusian jadwal ini kami lakukan sampai larut malam  namun  ternyata niat kami tidak disikapi bernar oleh KPU. Sementara KPU beralasan itu bukan tanggung jawab KPU dan PPSlah yang mengubah jadwal. Kami tidak mau tahu, sebab mereka itu kan satu gerbong,” tegas  Bagas.

Sementara itu, komisioner KPU, Syaemuri menandaskan jika perubahan jadwal itu bukan kesengajaan dan semata–mata masalah teknis. “Tapi yang pasti, sesuai dengan regulasi, rekapitulasi DPSHP di PPS tidak mengatur tentang mengundang tim kampanye,” jelas Syaemuri.

Dijelaskan dia, undangan rekapitulasi itu menurutnya merupakan bentuk ikhtiar KPU untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Termasuk, pihaknya yang meminta susunan tim kampanye hingga tingkat bawah agar saling memudahkan untuk berkomunikasi. “Kami minta maaf atas mis informasi ini,” ujarnya. (sas/bas)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *