32 C
Semarang
Kamis, 24 Juni 2021

Santai Meski Divonis 30 Bulan

Eks Kepala Perhutani Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng, Teguh Hadi Siswanto tak terlihat sedih, meski majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara atau 30 bulan. Justru seorang wanita yang tampak dari keluarga terdakwa Teguh, langsung sesenggukan begitu mendengar vonis tersebut, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/4).

Wanita yang mengenakan jilbab hitam dan rok batik itu, terus mengusap pipinya dengan sapu tangan, saat terdakwa diminta berdiri oleh majelis hakim untuk mendengar pembacaan putusan tersebut.

Majelis hakim yang dipimpin, Ari Widodo menyatakan bahwa terdakwa Teguh bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di instansi tersebut yang merugikan negara Rp14,5 miliar. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 UU 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama dua tahun dan enam bulan penjara,  memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” kata hakim, Ari Widodo dalam amar putusannya.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 juta. Apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan kurungan. “Mengingat terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara, terdakwa dibebaskan dari kewajiban pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang kerugian negara yang dinikmati sebesar Rp 140 juta,” sebut majelis.

Majelis menilai bahwa terdakwa Teguh sebagai Kepala Perum Perhutani Jateng, telah menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan menunjuk langsung PT Berdikari dalam proyek pengadaan pupuk urea tablet bersubsidi. Ia juga meminta fee kepada PT Berdikari sebesar Rp 450 per kilogram. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tuntutannya selama tiga tahun dan denda Rp 200 juta.

Menyikapi putusan tersebut, terdakwa Teguh Hadi Siswanto langsung menyatakan menerima. Sedangkan PU KPK langsung menyatakan pikir-pikir. “Saya menerima yang mulia,” kata Teguh singkat.

Perlu diketahui, kasus tindak pidana itu bermula dari penunjukan langsung terhadap PT Berdikari dalam pengadaan pupuk urea tablet pada tahun 2012 dan 2013. PT Berdikari menjanjikan fee sebesar Rp 450 per kg. Dari fee yang dibagi-bagi itu, terdakwa memperoleh Rp140 juta. Sedangkan berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara akibat tindakan tersebut mencapai Rp14,5 miliar. (jks/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here