30 C
Semarang
Kamis, 22 April 2021

Mayoritas Fraksi Sepakati 5 Raperda Dievaluasi Gubernur

spot_img
spot_img

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Wonosobo sepakat menerima 5 Raperda untuk selanjutnya bisa dievaluasi Gubernur. Hal ini disampaikan 8 fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, (2/4) malam di Ruang Rapat Utama DPRD. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat didampingi tiga Wakil Ketua DPRD.

Lima Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah, yakni Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. DPRD sepekat menyetujui dan selanjutnya bisa diajukan untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Miswanto dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas seperti harapan banyak kalangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo. “Peraturan Daerah yang dibuat tidak hanya sekedar peraturan yang tertulis saja, namun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh stakeholder sehingga tujuan awal dari Peraturan Daerah dapat tercapai.”

HM Ilyas Ali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan, meski pihaknya menyetujui kelima Raperda untuk dievaluasi Gubernur, namun tetap memberi beberapa catatan. Seperti Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, mencermati perkembangan teknologi informasi yang masuk ke desa, Fraksi PKB mendorong agar selain melaksanakan fungsi pemerintahan, anggota BPD juga memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi atau setidaknya mengetahui cara kerja aplikasi perencanaan dan penganggaran desa.

“Saat ini seluruh desa telah menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis komputer baik online maupun offline, sehingga BPD bisa melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan APBDesa dengan baik.”

Saryati dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan, dengan disetujuinya Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk dievaluasi Gubernur, bisa memperjelas arah dan tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah. Sedang terkait disetujuinya Raperda tentang Penetapan Desa, pihaknya berharap Peraturan Daerah ini bisa menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan, penetapan, dan proses pembentukan desa serta sebagai penghormatan desa yang sudah ada di Kabupaten Wonosobo.

Rohman dari Fraksi Gerindra-PAN berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo agar benar-benar melaksanakan Perda-Perda dan kebijakan-kebijakan daerah yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati. Selain itu dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pihaknya berharap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera menyelesaikan administrasi kependudukan untuk masyarakat Wonosobo yang belum memiliki E-KTP sejumlah 18.847 orang.

Maryadi dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan, Peraturan Daerah yang nantinya disahkan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, mengakomodir muatan lokal serta tidak bertentangan dengan hukum di atasnya. Terkait Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata, agar dalam pelaksanaananya nanti benar-benar dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Sementara Edi Supriyanto dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyampaikan, terkait Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan, terhadap ketentuan Pasal 121 ayat (4) dimana untuk keterlambatan melapor atas kehilangan dokumen seperti Akta Pencatatan Sipil, E KTP, KK, dikenakan denda keterlambatan melapor dengan rincian 5 – 10 hari sebesar 25 ribu, 10 – 15 hari 50 ribu dan lebih dari 15 hari sebesar 100 ribu. Pihaknya memandang ini cukup memberatkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pedesaan.

Bupati Wonosobo Eko Purnomo, menyampaikan apresiasi atas pembahasan bersama oleh eksekutif dan legislatif terhadap lima rancangan peraturan daerah. Menurutnya, pembahasan dan penetapan beberapa Perda pada awal tahun ini, seperti yang dilakukan tahun lalu, diharapkan bisa mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Tahun 2016-2021. (ADV)

spot_img

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here