33 C
Semarang
Rabu, 5 Agustus 2020

75 Karyawan Sri Ratu Tolak Pesangon Dicicil

Another

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Karyawan PT Pasaraya Sri Ratu Jalan Pemuda Semarang yang merasa menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tampak kecewa. Pasalnya, hasil mediasi yang kesekian kalinya tidak membuahkan hasil. Sebab, masing-masing pihak tetap ngotot. Pihak karyawan meminta pesangon dibayar sesuai aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, yakni menerima pesangon 2 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) kali masa kerja dan ditambah 15 persen uang penggantian. Sedangkan pihak perusahaan hanya sanggup membayar 1 kali PMTK dengan cara dicicil selama 6 bulan. Mediasi kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Komisi D DPRD Kota Semarang di ruang rapat DPRD Kota Semarang, Selasa (3/4), juga belum menemukan titik temu.

“Kami meminta mereka membayar hak kami sesuai aturan UU. Kami mohon DPRD bisa ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan kami,” kata salah satu karyawati.

Dikatakan, hingga kini upaya mediasi dengan Disnaker Kota Semarang tidak ada hasil. Ada 75 karyawan yang menuntut pesangon sejak terkena PHK pada Desember 2017 lalu. Masa kerja para karyawan antara 15-25 tahun. “Upaya karyawan menuntut pesangon sudah sampai perundingan yang difasilitasi oleh Disnaker Kota Semarang. Dari anjuran Disnaker, Sri Ratu hanya diminta membayar pesangon yang besarannya satu kali PMTK kali masa kerja ditambah 15 persen uang penggantian,” bebernya.

Sebenarnya karyawan dengan pesangon yang dianjurkan Disnaker itu sudah menerima. Tapi perusahaan sengaja tidak ada itikad baik untuk membayarnya. Bahkan perusahaan beralasan karena ada salah satu karyawati, Anita, telah menempuh hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses hukum tersebut sampai Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya bahwa perusahaan harus membayar uang pesangon sesuai aturan.  “Itu sudah jelas inkrah saja tidak dibayar,” katanya.

Perjuangan para karyawan Sri Ratu tersebut mendapat dukungan dari DPD KSPN Kota Semarang.  “Ada 75 karyawan yang menolak pembayaran pesangon dengan sistem yang ditawarkan Sri Ratu, yaitu dengan mencicil selama 6 bulan. Alasannya, jika pesangon dicicil, maka jumlah yang diterima tidak bisa dipakai untuk modal usaha,” kata Ketua KSPN, Heru Budi Utoyo.

Pekerja sangat keberatan karena PHK ini berlangsung secara sepihak. Selain itu, nilai pesangon tidak sesuai dengan aturan UU, dan cara dicicil juga tidak manusiawi. Dia mengakui, ada sebagian karyawan yang telah menerima tawaran perusahaan. Tetapi 75 karyawan tetap menolak kebijakan manajemen Sri Ratu. Para karyawan meminta diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013 dan dibayar sekali.

Salah satu karyawati, Tatik Ernawati, mengaku kecewa atas PHK yang menimpanya sejak Desember 2017. “Kami di-PHK sepihak, sudah 4 bulan belum dikasih pesangon. Jumlahnya 75 orang. Gaji per-bulan Rp 2,125 juta. Ini sudah empat bulan tidak digaji. Tuntutan kami minta hak kami, baik pembayaran gaji maupun pesangon sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” desaknya.

Rata-rata karyawan terdiri atas pramuniaga, kasir, dan costumer service (CS). Sri Ratu sendiri hingga saat ini masih operasional. “Rata-rata karyawan telah bekerja lama, mulai 10 tahun hingga 22 tahun. Saya sendiri sudah bekerja 22 tahun. Sudah mediasi beberapa kali, tidak ada hasil,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Iwan Budi Setiawan, menganjurkan, pihak manajemen Sri Ratu membayar hak-hak karyawan 1 kali PMTK. Tetapi hasil mediasi, pihak Sri Ratu hanya mampu membayar 6 kali gaji dengan cara dicicil. “Sebenarnya masalah ini tidak terlalu sulit sepanjang mau berpikir kembali tentang kewajiban. Kami harapkan saran Komisi D untuk bisa menjembatani berunding kembali,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas Disnaker Kota Semarang memberi anjuran agar perusahaan menjalankan kewajiban. Karena bersifat anjuran, mereka bisa saja sepakat atau tidak. “Mestinya mereka menjawab anjuran tersebut. Jawaban itu nanti kami buatkan risalah untuk digunakan gugatan ke PHI. Sebenarnya begitu, tapi kalau nggak ada ya silakan kalau mau berunding lagi,” katanya.

Pihaknya justru berharap agar terjadi mediasi lagi. Mereka agar berunding untuk menemukan titik temu. “Perusahaan mungkin mau mencari uang dari mana gitu. Termasuk pihak karyawan juga mau berpikir mencari titik temu,” ujarnya.

Batas akhir pembayaran yang dituntutkan hingga akhir April. Tetapi karena pihak perusahaan belum menyepakati, karena perusahaan hanya mampu menawarkan 6 kali gaji. “Artinya, ini masih menunggu hasil perundingan,” ujarnya.

Kuasa Hukum PT Pasaraya Sri Ratu, Osward Lawalata, mengatakan, pihak perusahaan mau membayar 1 kali PMTK. “Tetapi kami meminta pembayaran dicicil hingga 6 kali. Faktanya, perusahaan juga tidak mampu. Dari jumlah 286 karyawan yang di-PHK, ada 214 orang sudah setuju. Ini mayoritas sudah setuju. Kami memberikan hak sesuai dengan kemampuan. Pertemuan tripartit sudah dilakukan empat kali. Tapi faktanya tidak ada titik temu, mereka tetap ngotot dan menolak,” katanya.

Ia menegaskan, Sri Ratu Jalan Pemuda ini perusahaan yang baik, karena masih memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja. “Termasuk memberikan BPJS, mereka sudah cairkan juga kok. Apalagi? Mereka sebagian besar kasir, seharusnya mereka paham pendapatan Sri Ratu dalam tiga tahun terakhir seperti apa,” imbuhnya.

Diakui, kondisi perusahaan belakangan ini memang sedang sulit dan hanya bisa bertahan saja. Di antaranya akibat dampak persaingan pasar di era digital seperti serangan toko online, kemudian Indomaret maupun Alfamart. “Di Jakarta, Blok M juga sudah tutup. Ini bukan zamannya 1980-1990-an. Berperang dengan perkembangan ekonomi sekarang ini sulit. Tapi kami masih punya hati kok. Kami kasih mereka pesangon, penghargaan masa kerja lho. Tapi kami minta dicicil 6 kali dalam 6 bulan,” ujarnya.

Pihaknya tidak mau memaksa, kalau memang masih ada pihak yang tidak terima ada proses selanjutnya di PHI. “Kami siap mengikuti proses itu. Mau seperti apapun, kemampuan kami ya seperti ini,” katanya.

Sekarang ini, Sri Ratu masih beroperasi dengan apa adanya. Tidak seperti dulu lagi. “Aset itu juga bukan punya kami. Sudah ada kaitan dengan perbankan. Kami hadapi dengan fair,” ujarnya.

Dikatakan, sekarang total kurang lebih 100 karyawan masih aktif bekerja. Jumlah itu di luar manajerial. “Manajerial ada kurang lebih 40 orang, juga ada yang di-PHK. Total PHK 286 pekerja. Yang 209 sepakat. Sedangkan 77 karyawan tidak sepakat. Dari 77 karyawan itu, ada 12 karyawan yang akhirnya sepakat,” bebernya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narendro, mengatakan, pihaknya berharap agar ada perundingan lagi. Kemudian untuk kasus salah satu karyawati, Anita, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, artinya sudah inkrah. “Maka perusahaan harus memberikan hak Ibu Anita. Saya berharap pihak perusahaan juga merespon agar ada titik temu,” katanya. (amu/aro)

Berita sebelumyaSurat Wali Kota Dipalsu
Berita berikutnyaDari Penyiar Radio Jadi PR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

Arang Galang

Inilah jalan berliku itu. Tapi yang penting hasilnya: anak muda ini berhasil menjadi pengusaha. Bahkan jadi eksporter. Memang masih sangat kecil. Tapi arah bisnisnya...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan Lewat PA

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID - Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang mendeteksi tren baru sengketa ekonomi syariah yang berujung ke Pengadilan Agama. Melihat persoalan itu, UM Magelang memandang...

Pemimpin Harus Punya Moralitas

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Mantan Gubernur Jateng periode 2008-2013 Bibit Waluyo menilai, pertarungan head to head antara Ganjar Pranowo dan Sudirman Said dalam ajang Pilkada...

Menjadi Guru Bahasa Jawa Zaman Now

RADARSEMARANG.COM - SISWA yang lahir pada masa kini (zaman now) merupakan generasi yang sangat melek dengan teknologi. Mereka hidup pada abad yang penuh gejolak...

Hadapi Masalah Narkoba dan Ganja

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Ratusan prajurit Yonif 410/Alugoro sudah sebelas bulan mengamankan tapal batas Indonesia di Papua telah kembali ke Semarang melalui Pelabuhan Tanjung Emas...

Sudirman Akan Jalankan Revolusi Putih di Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said akan melaksanakan apa yang disebut sebagai Revolusi Putih. Yakni, membiasakan anak-anak usia sekolah di Jateng...

Hati-Hati Vote dan Like Paslon

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG - Sebagai pengawas penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaskab) dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi. Pasalnya, dengan menjalankan keterbukaan informasi merupakan...