Dorong MA Tetapkan Aturan

Bagi Korban Salah Tangkap

243

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Semarang Raya sepakat mendukung langkah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang. Yaitu dalam mendorong Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan berkaitan upaya hukum terhadap penetapan permohonan ganti rugi terhadap korban salah tangkap, yang sudah ditahan dan tak terbukti bersalah di persidangan.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Umum GPN Semarang Raya, Muhammad Ikhsan. “Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan PP nomor 92 tahun 2015. Tujuannya supaya korban salah tangkap cepat dapat ganti rugi,” kata Ikhsan dalam Kampanye Peradilan Bersih di Car Free Day (CFD) Semarang, Minggu (1/4).

Menurutnya, hal tersebut perlu didorong agar para pencari keadilan, khususnya yang sudah terlanjur dipenjara dan harus menanggung beban psikologis seumur hidupnya. Namun ganti rugi belum juga bisa didapat. Pihaknya berharap dengan dikeluarkannya peraturan MA tersebut, nantinya para pencari keadilan masih dapat melakukan upaya hukum di pengadilan.

Hanya saja, lanjut Ikhsan,  peraturan tersebut benar-benar mengikat dan putusannya bisa digunakan untuk mencairkan nominal ganti rugi yang diajukan pemohon selaku korban salah tangkap. Menurutnya apabila aturan hukum terkait ganti rugi terhadap korban salah tangkap tidak segera dibuat,  maka aparat penegak hukum tidak akan berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Selain itu,  hal tersebut juga dapat menjadi fungsi kontrol bagi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang semena-mena menetapkan tersangka dan hakim yang memutus tidak memenuhi rasa keadilan.

“Jadi MA perlu saling koordinasi dengan aparat penegak hokum, baik kejaksaan, KPK,  maupun kepolisian dan Menteri Keuangan. Jadi putusannya benar-benar berpihak kepada masyarakat pencari keadilan, “tandasnya.

Koordinator KPH Semarang, Mardha Ferry Yanwar menambahkan, pihaknya tidak sependapat apabila ada hakim menganggap apa yang dialami oleh korban salah tangkap adalah konsekuensi logis dari suatu proses hukum. Sebab tidak seharusnya konsekuensi logis tersebut justru dibebankan kepada korban yang telah ditangkap, ditahan dan diadili meskipun akhirnya dibebaskan setelah tidak terbukti bersalah.

Ia menilai perlunya ganti rugi selain beban psikologis, korban salah tangkap selama dipenjara tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan, sehingga biaya hidupnya terhenti. Selain itu, stigma buruk yang  diberikan masyarakat karena dianggap pernah ditersangkakan dan dipenjara.

“Kalau konsekuensi demikian diberlakukan, bagaimana dengan konsekuensi penyidik yang dilakukan aparat penegak hukum,  saat melakukan kekeliruan dalam proses penegakkan hukum. Jelas sekali itu pertimbangan yang tidak adil dan berpihak sebelah, “imbuhnya.

Terpisah, Direktur LBH Mawar Saron Semarang, Ester Natalya, menyebutkan dari kasus yang ditangani lembaganya, sedikitnya sudah ada 4 korban salah tangkap di Jateng yang kebanyakan belum mendapat ganti rugi. Alumni sarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,  Manado ini menyebutkan, diantaranya yang dialami Sri Mulyati. Warga Kota Semarang tersebut belum menerima ganti rugi dari Negara. Bahkan proses pembayaran ganti rugi tidak jelas hingga saat ini.

Selain Sri Mulyati, pihaknya juga mengajukan ganti rugi untuk kasus salah tangkap yang dialami Yunny Rahayu sebesar Rp 100 juta. Yunny Rahayu, warga Gedongsongo, Semarang sempat mendekam di Lapas Wanita Bulu Semarang. Ia dilaporkan perusahaan pengerah tenaga kerja dengan tuduhan penipuan dan penggelapan karena tidak mengikuti tahapan pelatihan di penampungan. Yunny akhirnya dinyatakan tidak bersalah.

“Dari empat itu yang benar-benar bebas dengan kekuatan hukum tetap ada dua. Yaitu kasus Sri Mulyati yang merupakan kasir sebuah tempat karaoke dan Yunny Rahayu seorang calon TKI. Kalau di Jateng lebih dari 7, hanya saja yang kami dampingi sudah 4 orang, tapi prosesnya selalu mengecewakan dan susah minta ganti ruginya, ” katanya. (jks/ric)

Silakan beri komentar.