33 C
Semarang
Selasa, 11 Agustus 2020

Dorong MA Tetapkan Aturan

Bagi Korban Salah Tangkap

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Semarang Raya sepakat mendukung langkah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang. Yaitu dalam mendorong Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan berkaitan upaya hukum terhadap penetapan permohonan ganti rugi terhadap korban salah tangkap, yang sudah ditahan dan tak terbukti bersalah di persidangan.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Umum GPN Semarang Raya, Muhammad Ikhsan. “Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan PP nomor 92 tahun 2015. Tujuannya supaya korban salah tangkap cepat dapat ganti rugi,” kata Ikhsan dalam Kampanye Peradilan Bersih di Car Free Day (CFD) Semarang, Minggu (1/4).

Menurutnya, hal tersebut perlu didorong agar para pencari keadilan, khususnya yang sudah terlanjur dipenjara dan harus menanggung beban psikologis seumur hidupnya. Namun ganti rugi belum juga bisa didapat. Pihaknya berharap dengan dikeluarkannya peraturan MA tersebut, nantinya para pencari keadilan masih dapat melakukan upaya hukum di pengadilan.

Hanya saja, lanjut Ikhsan,  peraturan tersebut benar-benar mengikat dan putusannya bisa digunakan untuk mencairkan nominal ganti rugi yang diajukan pemohon selaku korban salah tangkap. Menurutnya apabila aturan hukum terkait ganti rugi terhadap korban salah tangkap tidak segera dibuat,  maka aparat penegak hukum tidak akan berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Selain itu,  hal tersebut juga dapat menjadi fungsi kontrol bagi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang semena-mena menetapkan tersangka dan hakim yang memutus tidak memenuhi rasa keadilan.

“Jadi MA perlu saling koordinasi dengan aparat penegak hokum, baik kejaksaan, KPK,  maupun kepolisian dan Menteri Keuangan. Jadi putusannya benar-benar berpihak kepada masyarakat pencari keadilan, “tandasnya.

Koordinator KPH Semarang, Mardha Ferry Yanwar menambahkan, pihaknya tidak sependapat apabila ada hakim menganggap apa yang dialami oleh korban salah tangkap adalah konsekuensi logis dari suatu proses hukum. Sebab tidak seharusnya konsekuensi logis tersebut justru dibebankan kepada korban yang telah ditangkap, ditahan dan diadili meskipun akhirnya dibebaskan setelah tidak terbukti bersalah.

Ia menilai perlunya ganti rugi selain beban psikologis, korban salah tangkap selama dipenjara tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan, sehingga biaya hidupnya terhenti. Selain itu, stigma buruk yang  diberikan masyarakat karena dianggap pernah ditersangkakan dan dipenjara.

“Kalau konsekuensi demikian diberlakukan, bagaimana dengan konsekuensi penyidik yang dilakukan aparat penegak hukum,  saat melakukan kekeliruan dalam proses penegakkan hukum. Jelas sekali itu pertimbangan yang tidak adil dan berpihak sebelah, “imbuhnya.

Terpisah, Direktur LBH Mawar Saron Semarang, Ester Natalya, menyebutkan dari kasus yang ditangani lembaganya, sedikitnya sudah ada 4 korban salah tangkap di Jateng yang kebanyakan belum mendapat ganti rugi. Alumni sarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,  Manado ini menyebutkan, diantaranya yang dialami Sri Mulyati. Warga Kota Semarang tersebut belum menerima ganti rugi dari Negara. Bahkan proses pembayaran ganti rugi tidak jelas hingga saat ini.

Selain Sri Mulyati, pihaknya juga mengajukan ganti rugi untuk kasus salah tangkap yang dialami Yunny Rahayu sebesar Rp 100 juta. Yunny Rahayu, warga Gedongsongo, Semarang sempat mendekam di Lapas Wanita Bulu Semarang. Ia dilaporkan perusahaan pengerah tenaga kerja dengan tuduhan penipuan dan penggelapan karena tidak mengikuti tahapan pelatihan di penampungan. Yunny akhirnya dinyatakan tidak bersalah.

“Dari empat itu yang benar-benar bebas dengan kekuatan hukum tetap ada dua. Yaitu kasus Sri Mulyati yang merupakan kasir sebuah tempat karaoke dan Yunny Rahayu seorang calon TKI. Kalau di Jateng lebih dari 7, hanya saja yang kami dampingi sudah 4 orang, tapi prosesnya selalu mengecewakan dan susah minta ganti ruginya, ” katanya. (jks/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Diberi Motivasi, Menangis Terharu

SEMARANG—Ribuan siswa dan orang tua menangis terharu mendengarkan ceramah dari motivator Nafik Palil, yang merupakan pendiri The Naff Education, Trainer, dan Motivator dari The...

Upah Rendah Belum Tentu Investasi Tinggi

SEMARANG – Pemerintah daerah didesak tak menjual upah buruh murah sebagai daya pikat kepada investor. Sebab, upah buruh yang rendah tak selalu berkorelasi dengan...

Kecil, Pertumbuhan Kredit Pegadaian

SEMARANG- Lesunya perekonomian di tahun ini berdampak pada pertumbuhan kredit di pegadaian yang sangat kecil. Tepatnya, angka pertumbuhannya hanya sekitar 1,22 persen. Kepala Kantor Wilayah...

Dobrak Zona Nyaman

RADARSEMARANG.COM - BERMUSIK dan bernyanyi adalah hobi yang sangat dinikmati oleh Deviasita Putri Ahmadi. Namun siapa sangka, vokalis Band Figura Renata ini ternyata kerap...

Transformasi Ditengah Pusaran Disrupsi Bukan Sekedar Basa Basi

RADARSEMARANG.COM - Dunia semakin maju. Teknologi berkembang begitu cepat membuat segala sesuatu dilakukan secara digital. Perbankan, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan seluruh aspek semuanya serba...

Bangga Industri Karoseri Jateng

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Transportasi massal menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Jateng ke depan. Untuk menggagas hal itu, Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo...