Oleh : Gita Claudia
Oleh : Gita Claudia

RADARSEMARANG.COM – Saat ini istilah disruption atau disrupsi makin marak di Indonesia. Sejalan dengan tumbangnya beberapa pelaku bisnis yang sempat jaya beberapa tahun yang lalu, seperti gerai Matahari Department Store, yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung. Atau toko ritel CD musik Disc Tarra yang juga ditutup karena masyarakat sudah tidak lagi tertarik dengan musik dalam bentuk fisik. Meski semua itu diiringi dengan munculnya berbagai jenis bisnis baru yang makin diminati dan menguasai pasar, seperti Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab yang berbasis online.

Itu sebabnya pergeseran tren hidup masyarakat tersebut harus segera diantisipasi oleh semua pelaku ekonomi,termasuk pemerintah. Kok bisa?

Ya. Karena selain dunia bisnis dan masyarakat, pemerintah juga merupakan pelaku ekonomi utama di negara ini, sehingga mau tidak mau memang harus mampu menyesuaikan diri dengan era disrupsi. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan agar negara ini dikelola secara bersih dan bertanggung jawab (good government). Yang mengedepankan akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan sumberdaya publik.

Semua itu tentu bukan tanpa alasan. Karena secara konseptual akuntabilitas memang harus dibangun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah untuk memberikan informasi dan pengungkapan kinerja pengelolaan sumberdaya publik kepada semua stakeholder. Sementara responsibilitas perlu dikembangkan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumberdaya tersebut.

Kedua aspek tersebut, yaitu akuntabilitas dan responsibilitas, sebenarnya merupakan pilar penting untuk mewujudkan good government atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dimana salah satu kunci utamanya adalah dengan membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem akuntansi di seluruh lini organisasi, kegiatan, dan pengelolaan sumberdaya publik.

Jika dicermati, proses akuntansi di lingkungan pemerintahan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan akuntansi yang digunakan di dunia bisnis. Dimana pembukuan dilakukan secara berpasangan atau double entry dengan menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara berimbang. Semua itu dilakukan agar akuntansi dapat digunakan sebagai alat pengukuran dan komunikasi informasi keuangan sebuah entitas ekonomi. Sehingga akuntansi dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumberdaya publik. Yang bisa dengan mudah diakses oleh semua stakeholder yang membutuhkan informasi pertanggungjawaban pemerintah.

Namun demikian era disrupsi tersebut tidak sekedar menuntut menyusun laporan pertanggungjawaban. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan konsep sesuai dengan kaidah akuntansi berterima umum (generally accepted accounting principles). Yang menekankan pentingnya basis pencatatan akrual (accual based accounting). Tidak lagi seperti dulu yang menggunakan model pencatatan cash basis. Karena cash basis dinilai mempunyai banyak kelemahan. Karena pencatatan hanya dilakukan atas dasar masuk keluarnya kas atau uang tunai. Sehingga tidak bisa menunjukkan transaksi dan peristiwa ekonomi secara keseluruhan.

Alasan itulah yang mendorong Pemerintah menggunakan metode pencatatan accrual basis. Yang dianggap mampu menyajikan informasi keuangan lebih transparan karena seluruh transaksi dicatat pada saat terjadinya sehingga mampu menunjukkan laporan keuangan yang akuntabilitas.

Pencatatan accrual basis ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003. Namun demikian ternyata tidak cukup mudah untuk menerapkan full accrual basis. Inilah yang mendorong Pemerintah untuk menggunakan modified accrual basis sebagai jembatan atau masa transisi mengubah dasar pencatatan dari cash basis menjadi full accrual basis.

Metode modified accrual basis pada dasarnya merupakan metode yang berada di tengah-tengah antara cash basis dengan accrual basis. Atau dengan kata lain, kedua metode tersebut dijalankan secara bersama-sama. Modifikasi semacam ini biasanya dilakukan karena entitas berusaha menuju basis akrual tetapi masih belum bisa meninggalkan cash basis. Cuma ada ada kelemahan inheren dalam modified accrual basis, yaitu tidak adanya kejelasan dan batasan yang tegas bagian-bagian dari pelaporan keuangan yang disusun dengan cash basis dan unsur apa saja yang diijinkan untuk disusun dengan accrual basis.

Inilah yang membuat kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Model pencatatan yang ”menggantung” akan membuat proses pertanggungjawaban tidak bisa dilakukan secara optimal. Artinya, mau tidak mau, metode pencatatan akuntansi akrual harus segera diterapkan secara penuh. Sehingga tidak tanggung-tanggung, per 1 Januari 2015, semua instansi pemerintahan yang ada di pusat dan daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan accrual basis. Penerapan accrual basis ini diharapkan dapat membuat proses pertanggungjawaban keuangan daerah bisa compatible dengan laporan keuangan pusat.

Cuma, masalahnya, selama ini tetap saja ada kendala dalam penerapan akuntansi akrual di Indonesia, yaitu dari aspek kesiapan sumberdaya manusia (SDM). Yang relatif belum sepenuhnya siap dengan perubahan metode ini. Meski berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mempersiapkan dan mendorong SDM dalam menerapkan full accrual basis.

Lambatnya implementasi full accrual basis untuk akuntansi pemerintahan memang patut disayangkan. Karena hal itu menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menanggapi era disrupsi yang memaksa setiap pelaku ekonomi di negara ini untuk bergerak cepat dan aware dengan perkembangan terkini. Karenanya tidak mengherankan jika banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa pemerintah bisa membangun good government jika dalam perkembangan akuntansinya saja cukup terlambat. Maka proses perubahan metode pembukuan tersebut mestinya harus menjadi pembelajaran bahwa Pemerintah harus dengan sigap mengantisipasi dan bergerak cepat terhadap perubahan akuntansi, supaya pemerintah dapat membangun pemerintahan yang responsibilitas dan akuntabilitas. (*)