32 C
Semarang
Kamis, 24 Juni 2021

Disdikbud Komitmen Brantas Pungli

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal (Disdikbud) bertekad akan membrantas pungutan liar (pungli) di seluruh lembaga pendidikan di bawah Disdikbud. Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar Kab Kendal yang digelar di Pendopo Kabupaten Kendal Selasa 20 Maret 2018 yang diikuti seluruh kepala OPD Pemkab Kendal.
Kepala Disdikbud Kendal, Agus Rifai mengatakan, sesuai Peraturan Mendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012, bahwa sekolah-sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik sumbangan dari peserta didik. Kecuali sumbangan tersebut bersifaf sukarela dan sudah diputuskan melalui rapat Komite Sekolah.
Permintaan sumbangan sekolah yang selama ini terjadi menurutnya karena permasalahan anggaran dari pemerintah yang terbatas. Sementara kebutuhan sekolah untuk mencukupi sarana prasarana yang harus dipenuhi, demi kenyamanan belajar mengajar di sekolah.
“Dari Pemerintah daerah dananya sangat minim. Bahkan untuk  anggaran pembangunan pagar itu dari pemerintah tidak ada. Sedangkan pagar sekolah sangat penting untuk menjaga keamanan anak-anak supaya tidak bermain-main di luar sekolah,” jelasnya.
Maka jalan yang bisa ditempuh sekolah adalah dengan meminta sumbangan sukarela dari orang tua atau wali murid. “Tapi sumbangan tidak boleh mengikat, artinya suka rela yang tidak terbatas jumlah besarannya maupun besaran waktunya,” tandasnya.
Makanya, Agus Rifai mengatakan, pihak Disdikbud telah melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Yakni untuk mencegah pungli di sekolah. Tujuannya agar pihak sekolah benar-benar memahami tentang ketentuan sumbangan sukarela. “Sehingga tidak terjadi lagi pungli di sekolah,” paparnya.
Kepala Seksi Intel (Kasintel) Kejari Kendal, Eddy Wijayanto, mengatakan jika sumbangan sukarena harus sesuai ketentuan. Yakni tidak boleh ditentukan jumlah, tidak boleh ditentukan waktunya.
Jika menyalahi ketentuan tersebut, maka dikategorikan sebagai pungli. Bagi Pelakunya maka bisa dikenakan sanksi pidana.   “Penarikan sumbangan tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah, tapi dilakukan oleh Komite Sekolah. Kalau sekolah yang menarik sumbangan, jelas hal itu sudah menyalahi aturan,” ujarnya.
Sementara itu  Kasat Binmas Polres Kendal, AKP Suratno selaku Ketua Pokja Pencegahan Tim Saber Pungli Kendal mengatakan, sumbangan harus berdasarkan kesepakatan wali murid. Hasil sumbangan juga harus digunakan untuk kepentingan sekolah, bukan gaji guru atau lainnya.
“Sumbangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada laporan kepada penyumbang dana, agar masyarakat percaya bahwa uangnya benar-benar digunakan untuk pembangunan sekolah. Tidak yang lainnya,” tambahnya. (bud/bas)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here