33 C
Semarang
Kamis, 24 September 2020

Kehilangan Rp10 M dari HO

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati tentang pandangan umum Fraksi terhadap Penyampaian 4 Raperda 2018.
Bupati Batang kembali menyesalkan kehilangan pajak cukup besar hingga Rp 10 miliar, atas dihapusnya Perda Izin Gangguan atau biasa disebut Hinder Ordonantie (HO), di Gedung DPRD setempat, Selasa (20/3).
Bupati Wihaji dalam jawaban Pandangan umumnya terkait 4 Reperda yang antara lain Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tentang Ijin Gangguan dan Tentang Kelembagaan Daerah, dihadapan 45 anggota legislatif mengatakan, harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Tahun ini seharusnya Pemda Batang menerima dana sebesar Rp 10 milyar hanya dari PLTU Batang terkait izin HO. Karena izin gangguan hilang, maka penerimaan pajak dari HO kini hilang,” ucap Bupati.
Namun kata Bupati, penghapusan izin HO sudah sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia.  Kemudian untuk menindak lanjuti,  Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tidak akan mengabaikan dampak lingkungan yang akan terjadi.
Atas segala kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan lingkungan. “Pemkab mewajibkan pada semua kegiatan usaha terlebih dahulu  untuk melaksanakan proses Izin lingkungan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Tegas Wihaji
Selanjutnya, terkait pandangan umum dari Fraksi PAN-PKS terkait konsekuensi atas bertambahnya 1 (satu) Perangkat Daerah, yang berefek bertambahnya anggaran belanja tidak langsung yang akan diikuti dengan belanja rutin.
Dijawab Bupati bahwa Dinas Ketenagakerjaan adalah pemisahan dari DPMPTSP dan Naker, sehingga pemecahan tersebut hanya memisahkan beberapa bidang-bidang saja.“Pemisahan ini hanya beberapa bidang, terutama yang menangani ketenagakerjaan yang semula berada di DPMPTSP dan Naker, jadi tupoksi dan anggaran sama,” Jelas Wihaji
Kemudian juga terkait dengan Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam, yang disarankan untuk tidak saling tumpang tindih dengan Perda yang sudah ada. Dikatakan Bupati, bahwa setiap proses penyusunan produk hukum dilaksanakan tahapan harmonisasi.“Setiap produk hukum yang dibuat, melalui tahapan harmonisasi, jadi filter sehingga tidak tumpang tindih aturannya,” jelasnya. (han/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

MoU Kuatkan Sinergi Polri–IDI

SEMARANG – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah bersama Kepolisian Daerah (Polda) melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran, belum lama...

Tetaplah Mungkid Jadi Ibu Kota Bernuansa Pedesaan

Di usianya yang ke-34 tahun, Kota Mungkid terus berbenah. Berbagai sarana, prasarana, maupun fasilitas publik untuk aktivitas masyarakat Kabupaten Magelang, intens dibangun. RADARSEMARANG.COM - ANDAI...

CEO Jateng Berbagi Sesama

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Prihatin dengan kondisi warga yang tinggal di kawasan tanggul Barito, Mlatiharjo, Semarang Timur, komunitas mobil Chevrolet Estate Optra (CEO) Regional Jawa Tengah...

Gadaikan Rumah untuk Ongkosi Saksi

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto buka kartu soal minimnya anggaran kampanye yang dimiliki pasangan Sudirman Said-Ida...

KPPS Foto Bareng Calon

SALATIGA – Kurang dari satu bulan menjelang pilkada, suasana politik di Kota Salatiga makin sensitif. Belakangan beredar gambar yang bertuliskan ketua dan anggota KPPS...

Karena Berkelahi Tak Ada Gunanya

SEMARANG – Pimpinan parpol di Jateng sepakat untuk rutin duduk bareng membahas permasalahan yang muncul. Mereka juga berkomitmen mewujudkan Jateng yang aman, dan kondusif...