33 C
Semarang
Senin, 13 Juli 2020

Kehilangan Rp10 M dari HO

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati tentang pandangan umum Fraksi terhadap Penyampaian 4 Raperda 2018.
Bupati Batang kembali menyesalkan kehilangan pajak cukup besar hingga Rp 10 miliar, atas dihapusnya Perda Izin Gangguan atau biasa disebut Hinder Ordonantie (HO), di Gedung DPRD setempat, Selasa (20/3).
Bupati Wihaji dalam jawaban Pandangan umumnya terkait 4 Reperda yang antara lain Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tentang Ijin Gangguan dan Tentang Kelembagaan Daerah, dihadapan 45 anggota legislatif mengatakan, harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Tahun ini seharusnya Pemda Batang menerima dana sebesar Rp 10 milyar hanya dari PLTU Batang terkait izin HO. Karena izin gangguan hilang, maka penerimaan pajak dari HO kini hilang,” ucap Bupati.
Namun kata Bupati, penghapusan izin HO sudah sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia.  Kemudian untuk menindak lanjuti,  Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tidak akan mengabaikan dampak lingkungan yang akan terjadi.
Atas segala kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan lingkungan. “Pemkab mewajibkan pada semua kegiatan usaha terlebih dahulu  untuk melaksanakan proses Izin lingkungan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Tegas Wihaji
Selanjutnya, terkait pandangan umum dari Fraksi PAN-PKS terkait konsekuensi atas bertambahnya 1 (satu) Perangkat Daerah, yang berefek bertambahnya anggaran belanja tidak langsung yang akan diikuti dengan belanja rutin.
Dijawab Bupati bahwa Dinas Ketenagakerjaan adalah pemisahan dari DPMPTSP dan Naker, sehingga pemecahan tersebut hanya memisahkan beberapa bidang-bidang saja.“Pemisahan ini hanya beberapa bidang, terutama yang menangani ketenagakerjaan yang semula berada di DPMPTSP dan Naker, jadi tupoksi dan anggaran sama,” Jelas Wihaji
Kemudian juga terkait dengan Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam, yang disarankan untuk tidak saling tumpang tindih dengan Perda yang sudah ada. Dikatakan Bupati, bahwa setiap proses penyusunan produk hukum dilaksanakan tahapan harmonisasi.“Setiap produk hukum yang dibuat, melalui tahapan harmonisasi, jadi filter sehingga tidak tumpang tindih aturannya,” jelasnya. (han/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dewan Desak Direksi PDAM Definitif

Dengan kekosongan jabatan direksi membuat pelaksana tugas (Plt) atau Pjs tidak bisa totalitas. Harusnya segera diangkat pejabat definitif. H Supriyadi, Ssos, MA Ketua DPRD Kota Semarang RADARSEMARANG.COM,...

Kontingen Porprov Butuh Dukungan Anggaran

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Pemkab Semarang diminta lebih mendukung potensi para atlet yang hendak berangkat mengikuti Pekan Olahraga (Porprov) Jawa Tengah di Solo Oktober 2018....

35 Kepsek Dimutasi

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Sebanyak 35 kepala sekolah (Kepsek) dan 12 pejabat administrasi Pemkot Pekalongan dimutasi, Rabu (10/1). Terdiri dari  4 kepsek SMP dan 31...

Laju Kendaraan Sangat Kencang, Jatingaleh Butuh JPO

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan hak pejalan kaki. Sayangnya, banyak JPO yang sudah ada, kurang terawat dan kurang dimaksimalkan. Bahkan, di Jatingaleh yang arus...

Pesan Soal Terima Paket Narkoba Jadi Tersangka, Mabes Polri: Hoax

JawaPos.com - Institusi Kepolisian tak henti-hentinya diserang berita bohong alias hoax. Kali ini, Divisi Humas Mabes Mabes Polri yang menjadi korbannya. ...

Bahasa Jawa Tingkatkan Budi Pekerti Luhur

RADARSEMARANG.COM - DI zaman now banyak siswa yang masih kurang dalam menerapkan unggah–ungguh dalam kehidupan sehari–hari. Malah akhir – akhir ini ada anak  yang...