33 C
Semarang
Senin, 13 Juli 2020

LRKI Akan Gugat Perda KTR

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemberlakukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Semarang menjadi sorotan banyak pihak.
Dalam Perda KTR tersebut, perokok bakal dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa kurungan badan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal Rp 50 juta. Ini dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan. Penegakan Perda itu sendiri dibiayai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkot Kota Semarang.
Selain itu, penegakan Perda KTR tersebut tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas ruang khusus merokok sebagai hak para perokok. Sekretariat Jenderal Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LRKI) menyatakan akan melayangkan gugatan ke Kementerian Dalam Negeri agar ada pembatalan atau revisi.
Sekretaris Jenderal LRKI, dr. Tony Priliono mengatakan, peraturan daerah di berbagai kabupaten/kota di Indonesia dinilai diskriminatif terharap hak-hak perokok. “Penyediaan ruang merokok seharusnya ada beriringan dengan penegakan Perda,” katanya.
Perda KTR tersebut dinilai sarat dengan unsur diskriminatif. Salah satunya terletak pada sanksi orang yang melanggar. Dalam Perda KTR terdapat sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar dengan sanksi kurungan badan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal Rp 50 juta. Padahal di dalam UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, denda maksimal Rp 7.500, sedangkan batas maksimal kurungan badan sama dengan Perda.
“Sebagian besar Perda KTR di Indonesia itu melampaui kewenangan aturan di atasnya. Itu yang mau kami kritisi agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban,” katanya.
Lebih lanjut, kata dr. Tony, UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi konsideran atau pertimbangan Perda KTR juga tak diatur soal sanksi baik bersifat administratif maupun pidana. Di dalam Pasal 115 ayat 2 UU 36/2009 hanya mengatur kewajiban daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok. Sehingga, menurut dia, Perda KTR yang ada saat ini sangat layak untuk dievaluasi. “Saya yakin, perokok sadar betul terhadap kawasan larangan seperti sekolah dan tempat anak-anak berkumpul,” katanya.
Penyediaan ruangan merokok, kata dia, merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Perda KTR itu. Pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menjelaskan kewajiban tersebut. Namun, di Balai Kota tidak disediakan. Padahal, beberapa dinas di komplek Balai Kota Semarang telah ditetapkan sebagai KTR.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, Purwanti mengakui, sejauh ini belum ada ruang khusus merokok di Balai Kota Semarang.
“Program pembuatan ruangan merokok di Balai Kota Semarang pada tahun ini tidak ada. Begitu juga pada tahun lalu. Ya, nanti akan kami bicarakan, kalau memang diperlukan ruangan merokok,” ujarnya. (amu/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Mountain Running Berskala Internasional

KAJEN- Event Petungkriyono Trail Run 2017 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Minggu (5/11) kemarin, berjalan sukses. Petungkriyono Trail...

Laga Persahabatan, Jaga Keguyuban

SEMARANG - Di tengah kesibukannya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi masih meluangkan waktu untuk berolahraga. Kali ini, Hendi bersama tim sepak bola Muspida Kota...

258 Proyek Berhasil Dikerjakan

​RADARSEMARANG.COM, KENDAL — Pelaksanaan program pembangunan fisik tahun anggaran 2017, dinilai berhasil. Pasalnya, dari 260 paket pekerjaaan fisik di Kendal, 258 di antaranya telah...

15 Pasangan Mesum Diamankan Polisi

UNGARAN–Beberapa rumah kos yang berada di kawasan Tegalrejo, Jatijajar, dan Bergas mendadak riuh dengan kedatangan para petugas dari Polres Semarang, Selasa malam (14/11) kemarin....

Nyaris Putus Asa Saat Terserang Penyakit Langka

PADA Tahun 2010 diusianya yang menginjak 55 tahun, Ayik harus menerima kenyataan bahwa dia terserang penyakit langka yang dinamakan demyelinisasi. Yaitu penyakit yang menyerang...

Nikmati Tumpeng Pitulungan

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID — Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menghadiri puncak peringatan Harlah PPP ke-45 di kantor DPC PPP Prumpung Muntilan, Senin (8/1) malam. Dalam...