4 Hektare Belum Dibebaskan

Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur

Must Read

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) saat ini telah berjalan. Tetapi Pemkot  Semarang hingga saat ini masih menyisakan sebanyak 4 hektare lahan belum dibebaskan.  Sejumlah persoalan sosial di bantaran sungai BKT belum sepenuhnya beres. Sebagian pedagang kreatif lapangan (PKL) di sepanjang Barito telah dipindah di Pasar Klitikan Penggaron. Namun saat ini masih ada ribuan pedagang yang belum dipindahkan. Sejumlah pedagang juga masih melakukan penolakan.
Selain itu, sebagian besar penghuni bangunan liar di bantaran sungai BKT juga belum dilakukan pemindahan. Sebab, ketersediaan kamar rusunawa (rumah susun sederhana sewa) saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk menampung warga bantaran BKT tersebut.
Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto, mengakui, adanya hambatan dan kendala tersebut. Namun pihaknya bertekad akan melakukan percepatan agar persoalan pembebasan lahan BKT segera selesai. “Ada kurang lebih 4 hektare lahan BKT yang belum dibebaskan. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Pemkot Semarang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (16/3).
Dikatakannya, hingga saat ini masih ada kendala. Di antaranya, belum semua PKL menerima untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. “Karena memang tempat tersebut sedang dibangun. Hasil inventarisasi global memang masih ada kendala pembebasan lahan,” ujarnya.
Hasil rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Tata Ruang, serta sejumlah instansi terkait lain, menyatakan kendala relokasi PKL Barito yang belum semuanya clear untuk segera dilakukan percepatan. “Semuanya segera dilakukan relokasi. Medio 2018, harapan kami permasalahan tersebut selesai,” katanya.
Termasuk para penghuni bangunan liar di bantaran BKT, semua akan dipindahkan ke rusunawa. Memang, ia mengakui sejauh ini masih terkendala kekurangan rusunawa untuk menampung warga yang terdampak pembangunan BKT. Namun saat ini sedang proses pembangunan rusunawa twin block oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  “Twin block tersebut nantinya digunakan untuk menampung warga BKT yang belum dipindah,” ujarnya.
Sementara dari pihak BBWS sendiri juga akan melakukan percepatan pengerjaan dengan target selesai 2019. Adanya kendala lahan belum dibebaskan tersebut, menurut Agus, tidak mengganggu proses normalisasi BKT. “Sebab, pengerjaan proyek ini dilakukan secara simultan. Lokasi yang sudah bebas langsung dibangun. Sedangkan lokasi yang belum bebas ditinggalkan sementara,” katanya.
Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno, berharap, agar penanganan masalah sosial di bantaran BKT bisa selesai sesuai jadwal. Sebab, apabila terjadi keterlambatan penanganan masalah sosial mengenai pembebasan lahan tersebut, maka dampaknya adalah percepatan pembangunan yang dilakukan oleh BBWS juga terhambat.
“Jika tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka anggaran tersebut tidak terserap maksimal, dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Tentu itu sangat mempengaruhi percepatan pembangunan. Percepatan ini tergantung kendala sosial yang ditangani oleh pemerintah kota dan provinsi,” paparnya.
Tetapi ia mengaku optimistis, selama ada kesepahaman antara Pemkot Semarang dan Pemerintah Provinsi Jateng, maka kendala tersebut bisa ditangani dengan baik. Pihaknya berharap, Pemkot Semarang konsisten mengenai kendala sosial ini. “Kalau terhambat, kita akan rugi sendiri karena alokasi anggaran ini jangan sampai kembali ke pemerintah pusat,” katanya.
Mengenai kegiatan pembangunan BKT, kata dia, sedikitnya dibagi tiga paket. Paket 1, dimulai dari muara pantai hingga jembatan kereta api, panjangnya 1,95 kilometer. Nilai kontraknya Rp 107.878.670.000. Paket 2, dari jembatan kereta api hingga Jembatan Citarum, panjangnya 2,05 kilometer. Nilai kontraknya Rp 169.335.319.000. Sedangkan Paket 3, dari Jembatan Citarum hingga Jembatan Majapahit, panjangnya 2,7 kilometer. Nilai kontraknya Rp 187.099.224.000.
Proyek ini dikerjakan multiyears mulai 27 Desember 2017 hingga 16 Desember 2019. “Ketiganya dikerjakan serentak atau berbarengan, karena kontraktornya sendiri-sendiri,” jelasnya. (amu/aro)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini hadir dengan keunggulan internal memori...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau SARS 18 tahun lalu. SARS: yang...

Wajah Baru Warnai Ofisial Tim PSIS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PSIS Semarang resmi memperkenalkan ofisial tim musim depan. Terdapat beberapa nama baru yang akan bahu-membahu membantu pelatih Dragan Djukanovic mengarsiteki Mahesa Jenar...

Lomba Cepat

Berita buruknya: korban virus Wuhan bertambah terus. Sampai kemarin sudah 106 yang meninggal. Hampir semuanya di Kota Wuhan --ibu kota Provinsi Hubei.Berita baiknya: yang...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -