26 C
Semarang
Rabu, 9 Juni 2021

Dewan Rekomendasi BKK Susukan Diaudit

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang merekomendasi kepada Pemkab Semarang untuk melakukan audit terhadap Perusahaan Daerah (PD) BKK Susukan.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan ada tiga rekomendasi yang dikeluarkan oleh dewan.“Rekomendasi itu supaya BKK Susukan itu betul-betul sehat,” kata Bambang yang akrab disapa Krebo, Jumat (16/3).
Adapun selain rekomendasi berupa audit investigasi, DPRD juga mengeluarkan rekomendasi berupa evaluasi SDM yang ada.“Sehingga disarankan untuk tidak rekrutmen tenaga baru,” ujarnya.
Rekomendasi ketiga yaitu bagi karyawan yang melakukan pelanggaran dalam hal melaksanakan tugasnya agar diberikan sanksi sampai dengan pemberhentian. Rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang tersebut muncul setelah Direktur Utama BKK Susukan yang baru dilantik beberapa waktu lalu meminta audiensi dengan dewan. Kemudian, pihak dewan mempertemukan Dirut BKK Susukan dengan dewan pengawas.“Karena ada permintaan audiensi dari direktur BKK susukan yang baru maka kita pertemukan dengan banggar (Badan Anggaran) dan dewan pengawas,” ujarnya.
Permintaan audiensi Dirut BKK Susukan tersebut sangat beralasan. Pasalnya sebelum pergantian jabatan ditengarai perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Beberapa kesalahan ditengarai dilakukan pimpinan yang lama.
Dalam hal ini, pihak DPRD Kabupaten Semarang juga menyoroti kinerja dari dewan pengawas yang dinilai tidak maksimal dalam melakukan pengawasan.“Disini diharapkan peran dewan pengawas untuk menjaga agar BKK susukan sehat. Karenannya, perlu diambil langkah untuk menuju sehat yaitu dengan rekomendasi,” kata Krebo.
Dalam memberikan rekomendasi tersebut, lanjut Krebo, pihaknya tidak akan pandang bulu.“Kalau ada karyawan yang tidak mampu dan tidak sesuai disiplin ilmu dan melakukan pelanggaran ya diberhentikan, jangan melihat itu bawaannya siapa,” katanya.
Sementara itu, Dirut BKK Susukan Wahyu Hermawan mengakui jika perusahaan yang dipimpinnya memang perlu dilakukan audit investigasi. Pasalnya, dari pimpinan yang sebelumnya ditemukan ketidak sesuaian antara sistem program dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). “Adanya temuan di BKK susukan dan koletifitas kredit, DPRD Kabupaten Semarang melalui badan anggaran menyetujui untuk dilakukan audit investigasi melalui kantor angkutan publik,” kata Wahyu.
Adanya temuan perbedaan kolektifitas antara program dan PBI terjadi pergeseran. Hal itu diketahui setelah ia melakukan sample perhitungan dan ditemukan banyak perbedaan dengan PBI. “Itu mempengaruhi upaya laporan kita untuk transparansi terhadap pemangku kepentingan,” katanya.
Sehingga, dengan adanya kondisi tersebut pelaporan keuangan setiap bulan tidak bisa dilakukan. Praktis kondisi tersebut mempengaruhi performa dari BKK Susukan itu sendiri.
“Laporan bulanan banyak yang tidak mau tandatangan. Karena jika tandatangan berarti menyetujui adanya pelanggaran tersebut. Sampai sekarang laporan bulanan agak tersendat. Sehingga harus dibenahi dulu,” ujarnya. (ewb/bas)

Latest news

Garuda Ayolah

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here