32 C
Semarang
Rabu, 23 Juni 2021

Segera Bentuk Satgas Perumahan

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membentuk Satgas Perumahan. Hal itu untuk mengantisipasi Pengembang Perumahan yang ‘nakal’.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan jika Satgas ini dibentuk untuk  mengawasi proyek pengembangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasalnya sekarang ini banyak pengembang perumahan yang tidak bertanggungjawab.
Menurutnya pengembang ini modelnya belum selesai pekerjaannya langsung kabur. Padahal masih harus membangun sarana-prasarana seperti jalan, saluran air, taman dan tempat fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang.
Khalawi sendiri mengaku pernah menjadi korban salah satu pengembang perumahan. Yakni ketika ia ditugaskan di Sumatera Barat. “Saat itu saya beli rumah, belum selesai dibangun sudah kabur,” katanya saat ditemuai dalam acara peresmian Fasilitas Umum Kolam Renang di Perumahan Puri Delta Asri 6, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, kemarin (16/3).
Ia menambahkan hal yang menjadi pokok yang diawasi satgas tersebut adalah melakukan pengawasan satu diantaranya mengenai kualiatas bangunan dari perumahan yang didirikan. “Jadi satgas ini menjamin agar masyarakat tetap mendapatkan kualitas rumah yang layak. Jadi tidak asal membangun,” jelasnya.
Satgas yang akan dibentuk rencananya melibatkan 4 Ditjen dari kementrian PUPR. Yaki Ditjen Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Balitbang dan Bina Konstruksi. “Jika ada pengembang yang nakal dan tidak serius dalam membangun. Maka Izinnya akan kami cabut. Termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” tegasnya.
Sementara itu langkah hampir sama juga dilakukan oleh Pemkab Kendal. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Noor Fauzie mengatakan pengawasan terhadap pengembang perumahan di Kendal terus dilakukan.
“Makanya kami saat ini sedang Menyusun Perda mengenai pengembangan rumah di Kendal. Dimana isinya mengantur syarat Administasi hingga sanksi kepada pengembang yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya. (bud/bas)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here