32 C
Semarang
Kamis, 24 Juni 2021

Sepakat Perda RTRW Direvisi

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kalangan legislatif sepakat untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng 2009-2010. Pasalnya, sudah banyak terjadi perkembangan kebijakan tata ruang mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, Samsul Bahri menjelaskan, perkembangan tata ruang wilayah dipengaruhi faktor dari dalam dan luar wilayah. Faktor dari luar meliputi dicanangkannya Nawacita dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Kemudian terjadinya perubahan beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2010.
“Dalam perkembangan perubahan dasar hukum Perda Nomor 6 Tahun 2010, muncul kebijakan-kebijakan baru yang dapat memengaruhi substansi materi muatan Perda Nomor 6 Tahun 2010,” jelasnya, Kamis (15/3).
Sementara yang menjadi faktor internal, salah satunya perkembangan pembangunan di daerah yang dapat memengaruhi atau ditanggapi perkembangannya oleh RTRW Jateng. Kajian dinamika internal ini didapat dari kajian kondisi lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta penjaringan informasi dari stakeholder, utamanya dari kabupaten/ kota.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro menambahkan, RTRW punya peran sentral dalam proses pembangunan daerah karena menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena itu, pihaknya berpendapat jika perubahan RTRW harus mampu menyinkronkan dan menyinergikan daerah-daerah di Jateng. “Jadi tidak, akan terjadi tumpang tindih kepentingan antara kabupaten/ kota di Jateng,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko setuju dengan kalangan legislatif. Menurutnya, raperda RTRW perlu dibahas serius oleh eksekutif dan legislatif. “Saya menyarankan kepada teman eksekutif mengundang para pakar dan stakeholder untuk bersama membahas dengan legislatif. Supaya kita mengerjakan sesuatu, yang saya pikir bernilai strategis tidak tanggung-tanggung. Meski membutuhkan anggaran besar, tapi manfaatnya juga lebih besar,” bebernya.
Mengenai tata ruang, mantan Bupati Purbalingga ini mengakui, Jateng menghadapi kendala ketersediaan tata ruang untuk keperluan investasi bagi investor. Sehingga, dia pernah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tidak menghadiri undangan promosi investasi di Thailand.
“Saya rem dulu. Nggak usah ke sana dulu karena yang sudah datang kesini belum semua bisa terlayani. Kalau lebih banyak yang datang, lebih banyak yang tidak terlayani, saya khawatir Jateng akhirnya malah ditinggalkan,” tandasnya. (amh/ric)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here