33 C
Semarang
Minggu, 9 Agustus 2020

Semua Fraksi Setuju Bentuk Pansus Raperda

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Fraksi-Fraksi DPRD memberi pendapat umum atas pengajuan 5 Raperda yang diajukan pihak eksekutif dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 5 Raperda Pemerintah Daerah di Ruang Utama DPRD, Jumat (9/3).
Secara umum seluruh fraksi di DPRD sepakat agar 5 Raperda yang disampaikan eksekutif. Yakni Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang Usaha Pariwisata, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, bisa dibahas di tingkat Pansus.
Meski demikian beberapa fraksi memberikan catatan atas pengajuan Raperda yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Wonosobo Eko Purnomo dalam Rapat Paripurna DPRD. Seperti yang disampaikan Rochman dari Fraksi Gerindra PAN terkait pengajuan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selama terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
“Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, terutama di dalam Pasal 34 Ayat 1, Poin e, anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 61 Poin C, Badan Permuswaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus dijelaskan secara detail oleh Pemerintah Kabupaten,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, dalam Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 24 tentang larangan anggota BPD terutama Poin h, anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.
“Secara riil di lapangan, banyak anggota BPD merangkap menjadi pengurus atau kader partai politik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten diminta menjelaskan hal tersebut secara detail. Selain itu, pihaknya mohon tanggapan Pemerintah Kabupaten, terkait Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa agar di dalamnya ditambahkan pasal-pasal yang lebih menekankan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) fungsi BPD sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Wonosobo, sehingga Raperda tersebut tidak terkesan copy paste dari Peraturan Pertauran di atasnya.
“Untuk Raperda tentang Penetapan 236 Desa di Kabupaten Wonosobo, Fraksi Gerindra PAN menilai bahwa berdasarkan konstitusi dibentuknya Undang-Undang Pemerintah Daerah termasuk dalam hal pengaturan tentang otonomi Daerah, pada dasarnya Otonomi Daerah memiliki perbedaan makna dengan Otonomi Desa,” katanya.
Otonomi Daerah merupakan implikasi dari kebijakan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan melalui penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Miswanto dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya sepakat agar kelima Raperda yang diajukan Pemerintah bisa dibahas di tingkat Pansus. Pihaknya berharap, kelima Raperda yang diajukan tersebut benar-benar bisa mengejawantahkan kaidah-kaidah normatif, akomodatif terhadap aspirasi dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teraplikasi secara nyata.
“Sehingga keberadaan Perda yang nantinya tidak sekadar ada dan sekadar dibuat, tetapi lebih dari itu secara konsistensi dapat dijalankan secara efektif sebagai pijakan dan dasar penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Adapun Ridho dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan, agar semangat yang harus dibangun dalam penyusunan Raperda tentang BPD, upaya mengembangkan kehidupan desa yang lebih demokratis, dengan didukung asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritis. “Yakni penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat,”katanya.
Sementara Triyanto dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan implementasi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo, khususnya sistem dan prosedur untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perda. “Dengan melakukan kajian secara lengkap tentang target yang terukur sehingga capaian dan harapan pelaksanaan Perda tersebut lebih nyata dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. (ali/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Jaringan TV MNC Group Diserang Hoax soal Azan Magrib

JawaPos.com - Kabar palsu tentang jaringan televisi di bawah MNC Group yang tidak menyiarkan azan Magrib marak di media sosial. Pesan yang beredar menyebutkan...

Dewan Pengupahan Ngotot Gunakan PP 78

SEMARANG - Setelah berbincang dengan Serikat Pekerja beberapa waktu lalu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Jateng untuk menentukan besaran kenaikan Upah...

Pensiun Bukan Halangan untuk Terus Mengabdi

WONOSOBO – Sebanyak 36 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Wonosobo pensiun. Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun di pendopo...

MI Pasekan Gunakan Rumah Warga

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pasekan, Kecamatan Ambarawa terpaksa harus melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di rumah warga. Hal itu dikarenakan...

Persibat Tunggu Sidang Komdis

JEPARA-Terkait aksi mogok pemain Persijap dalam lanjutan Liga 2 Indonesia grup 3 saat menghadapi Persibat Batang di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Minggu (27/8)...

Dua Pembobol ATM Dimassa

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Dua pembobol rekening di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) babak belur dihajar massa di Sumurboto, Banyumanik. Keduanya dihakimi warga setelah tepergok...