Kepala SMAN 1 Digugat ke PTUN

  • Bagikan
DIGUGAT: Kepala SMAN 1 Semarang, Endang Suyatmi Listyaningsih saat jumpa pers di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, beberapa waktu lalu. (DOKUMENTASI)
DIGUGAT: Kepala SMAN 1 Semarang, Endang Suyatmi Listyaningsih saat jumpa pers di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, beberapa waktu lalu. (DOKUMENTASI)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kasus yang menimpa siswa SMAN 1 Semarang, Anindya Puspita Helga Nur Fadhila (AN) dan Muhammad Afif Ashor (AF) terus bergulir. Petisi online yang mendukung dua siswa tersebut semakin kencang. Mereka menuntut agar Kepala SMAN 1 Semarang, Endang Suyatmi Listyaningsih, harus mencabut keputusan mengeluarkan AN dan AF, mengingat status mereka sebagai siswa kelas XII sedang menyambut persiapan Ujian Nasional (unas) yang kurang dari satu bulan.
Hingga Rabu (7/3) pukul 17.34, sedikitnya ada 14.873 orang telah menandatangani petisi tersebut dari target dukungan sebanyak 15.000. Mereka mendukung AN yang merupakan anak seorang penjual roti keliling itu untuk mewujudkan mimpinya melanjutkan kuliah ke Undip atau UGM jurusan teknik sipil atau elektro atau masuk ke Akpol, begitu pun AF.
Hampir sebulan, AN dan AF, tidak bisa masuk sekolah karena berkali ulang diusir dari sekolah dan tidak memiliki kejelasan nasib. Tentu saja, keduanya tidak ada kepastian untuk mengikuti unas yang sebentar lagi dilaksanakan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng sempat memilihkan SMAN 11 dan SMAN 13 sebagai tempat baru bagi AF dan AN. Tapi ditolak.   Lalu diganti ke SMAN 2 dan SMAN 6, tetapi tetap saja belum bisa diterima oleh keduanya. Sebab, keputusan sekolah tersebut dinilai sepihak karena tanpa melibatkan persetujuan orang tua siswa. Tentu saja hal ini berpengaruh besar bagi kondisi psikologis, akademis, dan kesiapan kedua siswa tersebut.
Di sisi lain, orang tua AN, Rabu (7/3) kemarin, melalui tim kuasa hukumnya, telah mendaftarkan gugatan terhadap Kepala SMAN 1 Semarang di PTUN Semarang dengan nomor registrasi 31/G/2018/PTUN.Smg. Gugatan ini dilakukan setelah somasi yang dikirimkan kepada kepala sekolah tidak direspons. Somasi itu berisi permohonan agar mencabut kebijakannya berupa penerbitan Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama AN sebagai objek sengketa.
“Kami memandang penerbitan objek sengketa tersebut sangat dipaksakan dan mengada-ada, karena di dalam Buku Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri I Semarang yang sah berlaku di lingkungan SMA Negeri 1 Semarang milik AN masih bersih dan tidak tertulis pelanggaran apapun,” kata Koordinator Kuasa Hukum, Listyani SH, kemarin.
Padahal, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik SMA Negeri 1 Semarang akan ditulis di buku Tata Tertib tersebut dengan ditandatangani siswa. Termasuk ditandatangani guru BK/Kesiswaan dengan disebutkan jenis pelanggarannya beserta poin yang didapatkan.
“Poin tersebut akan diakumulasikan hingga menentukan sanksi apa yang nantinya akan didapatkan peserta didik tersebut. Tetapi menjadi aneh jika AN tiba-tiba telah mendapatkan 120 poin, dengan rincian pasal yang sama sekali tidak dimengerti,” ujarnya.
Kuasa hukum yang lain, Denny Septiviant, menambahkan, tindakan tergugat yang langsung mengeluarkan AN dari SMA Negeri 1 Semarang dengan mengembalikan kepada orang tua siswa tanpa melalui proses teguran lisan maupun tertulis, dan tanpa adanya tindakan yang edukatif sama sekali.
“Ini jelas-jelas melanggar pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,” katanya.
Bahkan tindakan edukatif belum dilakukan. Namun didahului dengan mengusir AN dari sekolah, serta tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di kelas. “Tindakan tergugat ini menyebabkan AN kehilangan hak untuk memeroleh pendidikan dan pengajaran di SMA Negeri 1 Semarang,” ujarnya.
Sedangkan, tim hukum lain, Sukarman, berharap, dengan gugatan di PTUN ini bisa mencabut Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Semarang berupa Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/ Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama siswa AN.
“Selama proses hukum berjalan, kami berharap PTUN dapat melakukan penundaan pelaksanaan keputusan tergugat, dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak. Keadaan yang sangat mendesak tersebut adalah pada tanggal 19 Maret 2018 akan dilaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang harus diikuti oleh AN,” katanya.
Sedikitnya ada sembilan advokat profesional yang melakukan pembelaan hukum terhadap para siswa dan orang tua yang merasa menjadi korban ketidakadilan oleh pihak SMAN 1 Semarang. (amu/aro)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *