Rusunawa Kurang, Tunda Relokasi

Must Read

Virus Bersih

Semua operator cruise tahu: musuh utama bisnis mereka adalah virus atau bakteri. Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan cruise luar biasa ketatnya. Bagi yang...

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau...

“Penundaan dilakukan karena masih ada beberapa warga yang belum menerima kunci”
Margo Haryadi, Lurah Tanjung Mas
RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah menunda relokasi warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Semarang, yang terdampak proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT). Penundaan ini dilakukan dalam waktu yang belum bisa ditentukan.
Ketua RT 05 Bantaran RW 16 kelurahan Tanjung Mas, Rohmadi,  mengatakan, penundaan relokasi ini, salah satunya disebabkan karena jumlah rumah susun sewa (rusunawa) Kudu tidak cukup untuk menampung seluruh warga Tambakrejo. Pemerintah, kata dia, akan menambah tower rusun untuk menampung kekurangan yang ada. Untuk sementara waktu, warga Tambakrejo akan tetap tinggal di rumahnya. ”Kami sambil menunggu,” jelasnya.
Kepada Jawa Pos Radar Semarang Rohmadi mengaku masih merasa berat untuk pidah ke Rusunawa Kudu, karena takut kehilangan pekerjaan sebagai nelayan. ”Sebenarnya kami ingin diberikan tempat yang sekiranya tidak jauh dari tempat kami mencari rezeki,” harapnya.
Lurah Tanjung Mas Margo Haryadi membenarkan bahwa relokasi warga Tambak Rejo dimundurkan. Menurutnya, penundaan dilakukan karena masih ada beberapa warga yang belum menerima kunci. ”Lebih lanjut kami belum diberitahu. Nanti nunggu konfirmasi dari Disperkim,” jelasnya.
Terpisah, Arif Adiputro, divisi community organizer LBH Pattiro Semarang menilai rencana relokasi warga Tambak Rejo ke Rusunawa merupakan tindakan yang kurang adil. Sebab, mayoritas warga Tambak Rejo bermata pencaharian sebagai nelayan kecil.
”Pada prinsipnya, warga terdampak proyek tersebut mendukung program pemerintah untuk normalisasi Banjir Kanal Timur. Tapi syaratnya, hak-hak mereka juga harus dipenuhi,” jelas Arif.
Sebelumnya, 5 Maret (hari ini), warga harus sudah mengosongkan wilayah Tambak Rejo. Hanya saja, warga, bersama Pattiro menyampaikan penolakannya. Pattiro juga telah mengirimkan surat permohonan informasi terkait DED dan masterplan normalisasi Banjir kanal Timur (BKT). Hanya saja, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
”Kami mengirimkan pada tanggal 14 Februari dan dibalas pada 19 Februari. Tapi balasan itu menyebutkan bahwa DED maupun masterplan tersebut tidak boleh diakses karena termasuk pengecualian informasi yang disebarluaskan kepada publik,” kata dia. (sga/zal)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Kenalkan A31 di Indonesia, Bawa Keunggulan Macro Lens Triple Camera dan Layar Waterdrop 6.5 Inci

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Kemarin (13/2), OPPO akan mulai menjual perangkat barunya, A31. Perangkat terbaru pada lini seri A ini hadir dengan keunggulan internal memori...

Mengejar SARS

Yang sembuh dan yang meninggal terus bertambah. Berkejaran. Orang pun mulai membanding-bandingkan: mengerikan mana. Virus Wuhan sekarang ini atau SARS 18 tahun lalu. SARS: yang...

Wajah Baru Warnai Ofisial Tim PSIS

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – PSIS Semarang resmi memperkenalkan ofisial tim musim depan. Terdapat beberapa nama baru yang akan bahu-membahu membantu pelatih Dragan Djukanovic mengarsiteki Mahesa Jenar...

Lomba Cepat

Berita buruknya: korban virus Wuhan bertambah terus. Sampai kemarin sudah 106 yang meninggal. Hampir semuanya di Kota Wuhan --ibu kota Provinsi Hubei.Berita baiknya: yang...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -