Beranda Berita Semarang Rusunawa Kurang, Tunda Relokasi

Rusunawa Kurang, Tunda Relokasi

Others

“Penundaan dilakukan karena masih ada beberapa warga yang belum menerima kunci”
Margo Haryadi, Lurah Tanjung Mas
RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah menunda relokasi warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Semarang, yang terdampak proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT). Penundaan ini dilakukan dalam waktu yang belum bisa ditentukan.
Ketua RT 05 Bantaran RW 16 kelurahan Tanjung Mas, Rohmadi,  mengatakan, penundaan relokasi ini, salah satunya disebabkan karena jumlah rumah susun sewa (rusunawa) Kudu tidak cukup untuk menampung seluruh warga Tambakrejo. Pemerintah, kata dia, akan menambah tower rusun untuk menampung kekurangan yang ada. Untuk sementara waktu, warga Tambakrejo akan tetap tinggal di rumahnya. ”Kami sambil menunggu,” jelasnya.
Kepada Jawa Pos Radar Semarang Rohmadi mengaku masih merasa berat untuk pidah ke Rusunawa Kudu, karena takut kehilangan pekerjaan sebagai nelayan. ”Sebenarnya kami ingin diberikan tempat yang sekiranya tidak jauh dari tempat kami mencari rezeki,” harapnya.
Lurah Tanjung Mas Margo Haryadi membenarkan bahwa relokasi warga Tambak Rejo dimundurkan. Menurutnya, penundaan dilakukan karena masih ada beberapa warga yang belum menerima kunci. ”Lebih lanjut kami belum diberitahu. Nanti nunggu konfirmasi dari Disperkim,” jelasnya.
Terpisah, Arif Adiputro, divisi community organizer LBH Pattiro Semarang menilai rencana relokasi warga Tambak Rejo ke Rusunawa merupakan tindakan yang kurang adil. Sebab, mayoritas warga Tambak Rejo bermata pencaharian sebagai nelayan kecil.
”Pada prinsipnya, warga terdampak proyek tersebut mendukung program pemerintah untuk normalisasi Banjir Kanal Timur. Tapi syaratnya, hak-hak mereka juga harus dipenuhi,” jelas Arif.
Sebelumnya, 5 Maret (hari ini), warga harus sudah mengosongkan wilayah Tambak Rejo. Hanya saja, warga, bersama Pattiro menyampaikan penolakannya. Pattiro juga telah mengirimkan surat permohonan informasi terkait DED dan masterplan normalisasi Banjir kanal Timur (BKT). Hanya saja, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
”Kami mengirimkan pada tanggal 14 Februari dan dibalas pada 19 Februari. Tapi balasan itu menyebutkan bahwa DED maupun masterplan tersebut tidak boleh diakses karena termasuk pengecualian informasi yang disebarluaskan kepada publik,” kata dia. (sga/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

12,293FansSuka
35PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Related News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Penantian D-dimer