Pengguna Genset Dikenai Pajak

2831
PERDA BARU : Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto, mensosialisasikan pengenaan pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri/non PLN kepada pengguna genset di Semarang. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
PERDA BARU : Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto, mensosialisasikan pengenaan pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri/non PLN kepada pengguna genset di Semarang. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengguna genset akan dikenai pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri/non PLN per Maret 2018. Peraturan ini didasarkan pada UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun demikian, hanya pengguna genset bertenaga besar atau berdaya 200 KVA yang diwajibkan membayar pajak.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto,  menjelaskan, pembayaran pajak ini diwajibkan berdasarkan pada penggunaannya. Dalam artian, ketika genset digunakan saat aliran listrik PLN padam, maka pengguna harus membayar pajak. Sebaliknya, ketika PLN tidak ada pemadaman, mereka juga tidak akan dikenai pajak.

”Kami sudah berkoordinasi dengan PLN sehingga tahu daerah mana saja yang terkena pemadaman. Selain itu juga dengan provinsi, karena izin memakai genset bertenaga 200 KVA ke atas adalah dari provinsi,” jelasnya sembari mengatakan bahwa di Jawa Tengah, Semarang termasuk kota dengan wajib pajak paling besar, yakni sekitar 200 wajib pajak.

Ketua DPRD kota Semarang Supriyadi berharap banyak pada sektor pendapatan baru ini. Meski demikian, ia juga mengingatkan pemerintah agar ada peningkatan pelayanan. Dengan diberlakukannya Perda ini ia meminta agar pemerintah juga memberikan fasilitas, seperti memberikan kemudahan terkait izin pembangunan perusahaan yang akan menggunakan jasa listrik non PLN ini.

”Harapan kami warga Kota Semarang yang menggunakan genset ini segera mendaftar. Tidak perlu menunggu penegak Perda turun,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Iswahyudi, salah satu pengguna genset merasa keberatan. Ia menilai peraturan ini kurang adil karena genset digunakan ketika aliran dari PLN putus. Yudi menegaskan, ia tidak akan menggunakan genset ketika listrik PLN hidup mengingat biaya operasional genset cukup mahal. Menurutnya, ketika listrik dari PLN mati, maka pelanggan mendapat ganti rugi. ”Ini listrik padam malah kita disuruh bayar. Ini logikanya bagaimana coba,” keluhnya.

Dirinya menyayangkan pemerintah yang tidak membicarakan terlebih dahulu dengan para pelaku bisnis sebelum menerapkan perda ini. ”Ya harusnya dibicarakan dulu baru dibikin perdanya. Bukan dibikin baru sosialisasi tanpa dibicarakan,” tegas Direktur PT Semeru Karya Buana, perusahaan yang bergerak di bidang furniture ini. (sga/zal)

Silakan beri komentar.