33 C
Semarang
Jumat, 10 Juli 2020

87 APK Pilgub Diturunkan

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Sebanyak 87 alat peraga kampanye (APK) yang berhubungan dengan Pilgub Jateng diturunkan satpol PP akhir pekan kemarin. APK yang diturunkan berupa baliho dan spanduk dan bergambar dari kedua pasang calon gubernur Jawa Tengah.

“Saat ini semua APK yang dipasang melanggar, karena seharusnya KPU yang mencetaknya. Demikian juga belum adanya desain resmi dari tiap paslon. Dan jika ada penambahan pencetakan oleh paslon atau tim kampanye harus seijin KPU,” terang Agung Ari Mursito, Ketua Panwas Kota Salatiga.

Sebelum dilakukan penurunan, jajaran Panwas di seluruh kota telah melakukan pendataan semua jenis APK beserta lokasinya kemudian merekomendasikan kepada KPU. Dan rekomendasi itu dilanjutkan dengan peringatan kepada pasangan calon atau tim kampanye dengan batas waktu 1 x 24jam. “Namun jika paslon atau tim kampanye tidak menurunkan secara mandiri maka panwas berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkannya,” jelas pria berkacamata ini.

Reklame yang dimaksud dengan APK adalah yang memuat gambar paslon, nomor, serta slogan. Selain itu ditingkat kota, KPU akan membuat baliho sebanyak lima buah. Selain itu di tiap kelurahan akan dibuat dua buah. “Paslon diperbolehkan menambah 150 persen dari yang dibuat KPU. Yakni tujuh baliho di tingkat kota dan 3 spanduk di masing masing kelurahan,” imbuh dia.

Pemasangan APK memang tidak dikenai pajak. Sementara itu, jika membuat mandiri harus seijin KPU karena adanya keterbatasan jumlah dan lokasi pemasangan juga harus ada rekomendasi. Sementara desain resmi juga harus diserahkan ke KPU, atau saat seharusnya lima hari setelah pengundian nomer urut, desainnya harus diserahkan ke KPU Provinsi untuk dicetak.
Saat ini, selain ada gambar cagub juga ada yang bergambar caleg. Seharusnya yang ada gambar caleg itu mesti sesuai perda reklame. Yakni, jika tidak ada pengesahan dari Pemkot, dipasang melintang, atau dipasang ditiang listrik atau telepon maka diturunkan oleh Satpol. “Setelah diturunkan, barang bukti pelanggaran reklame dibawa ke satpol dan barang bukti yang terkait paslon Pilgub dibawa ke Panwas,” jelasnya.

Terpisah, komisioner KPU Syaemuri Albab menuturkan, hingga saat ini belum ada pasangan calon yang mengajukan ijin membuat APK mandiri. (sas/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Prioritaskan Pendidikan Agama

KENDAL – SD Muhammadiyah Sukorejo Kecamatan Sukorejo tergolong sekolah yang mempunyai prestasi cemerlang. Buktinya sekolah ini  menjadi langganan juara diberbagai  ajang perlombaan. Bahkan, sampai di...

Jalur Truk Desa Masin Mulai Diperbaiki

RADARSEMARANG.COM, BATANG – PT Waskita mulai rutin memperbaiki jalan rusak akibat dilewati truk proyek tersebut. Hal itu bagian dari menindaklanjuti kesepakatan dengan Kementrian Pekerjaan...

Jukir Terancam Kena Pidana Pungli

MAGELANG – Juru parkir (jukir) di Kota Magelang diminta menyerahkan tiket parkir sebagai tanda legalitas sebuah perparkiran kepada pemilik kendaraan. Jika tidak dilakukan, juru...

25 Ribu Kader Gerindra Putihkan Semarang

SEMARANG - Puncak rangkaian acara HUT Partai Gerindra ke-9 tingkat Kota Semarang ditutup dengan kegiatan jalan sehat bersama pada Minggu (26/2) kemarin. Setelah sebelumnya...

Tangkal Hoax, Pendam Bentuk Tim Khusus

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Penerangan Angkatan Darat (Pendam) IV Diponegoro membentuk tim khusus, dalam menghadapi berita hoax dan menjaga netralitas anggota di tahun politik 2018...

Penerbang Balon Wajib Lapor

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO - Setelah melengkapi berkas penyidikan perkara penerbangan balon udara tanpa awak sejak 16 Juni 2018, Polres Wonosobo secara resmi menyerahkan kasus tersebut...