33 C
Semarang
Rabu, 12 Agustus 2020

Dibanding 2016, PBB 2018 Naik 5 Kali Lipat

PBB Kota Semarang Naik Gila-Gilaan

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Semarang naik gila-gilaan. Dibanding 2016, kenaikan PBB 2018 hampir 4-5 kali lipat. Beban yang ditanggung warga pun semakin berat. Tinggal di rumah sendiri serasa ‘kontrak’ kepada pemkot.

ARIX, warga Banjarsari Selatan, Tembalang terperangah kaget saat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 2018 dari kelurahan. Tanah dan bangunan miliknya yang pada 2016 hanya membayar PBB sebesar Rp 600 ribu lebih, kini  naik hampir empat kali lipat menjadi Rp 2,3 juta. “Kaget saya, kaget banget. Pajak ini naiknya gila-gilaan sekali,”ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Diakui, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di kawasan rumahnya cukup tinggi. Tapi dengan kenaikan yang berkali-kali lipat tersebut, menurutnya, sangat memberatkan. “Naik sih bolehlah, tapi ya yang masuk akal. Jangan gila-gilaan sampai 400 persen gitu. Karena jelas memberatkan,”katanya

Selain itu, sebelumnya ia juga tidak mendapatkan sosialisasi terkait kenaikan PBB tersebut. Kenaikan yang berkali lipat tersebut baru diketahui setelah menerima SPPT PBB dari kelurahan. “Saat akan membayar, banyak juga yang kaget, kemudian kami mengajukan keringanan. Namun punya saya ditolak, karena alamat yang akan dibayar PBB-nya tidak sesuai dengan alamat KTP saya,”ujarnya.

Hal senanda diungkapkan Harno, warga Mangkang Wetan, Tugu. Kenaikan PBB tahun ini  hampir lima kali lipat dibanding 2016. Selain itu, kenaikan PBB tersebut dilakukan secara sepihak tanpa ada sosialisasi dari pemkot.

Menurut informasi yang diterimanya, kenaikan PBB hingga 0,2 persen untuk tanah dan bangunan yang berdasarkan NJOP harga totalnya di atas Rp 130 juta. Padahal sebelumnya telah ada kenaikan sekitar 0,1 persen. Jika diakumulasi dari 2016 hingga 2018 ini, kenaikan PBB sebesar 4-5 kali lipat. Jika PBB semula hanya Rp 2 juta, maka 2018 ini ada yang sampai Rp 10 juta. “Kenaikannya cukup besar, apalagi kalau 5 kali lipat, padahal ini cuma tanah. Belum sama bangunan, tentu sangat memberatkan,” keluh Harno kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Yosi Aditya, warga Kelurahan Purwoyoso, Ngaliyan  mengaku pada  2018, ia membayar PBB sebesar Rp 480 ribu. Padahal pada 2016,  hanya Rp 250 ribuan. Dia pun ‘kagum’ dengan keputusan pemkot yang menaikkan PBB sebesar itu.  “Saya langsung tanya sama teman yang kerja di kantor kelurahan untuk memastikannya. Ternyata dia juga kaget, kalau PBB-nya naik juga,” ucapnya.

Meski merasa berat, dia mengaku akan tetap membayarnya. Hanya terpaksa mengurungkan niat untuk membalik nama sertifikat, karena takut pajaknya bakal lebih mahal. “Sebenarnya ada rencana mau balik nama tahun ini. Tapi nggak jadi, takut pajaknya malah tambah tinggi,” katanya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana, mengatakan, kenaikan pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat di Kota Semarang dipastikan akan naik setiap tahunnya. Sebab, hal itu mengacu ketetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan lima tahun ke depan.  Bahkan setiap tahun, RPJMD menarget kenaikan pendapatan pajak di bawah pengelolaan Bapenda Kota Semarang sebesar 12,5 persen. Artinya, Bapenda Kota Semarang pun ‘maraton’ untuk mengejar capaian kenaikan target tersebut. Maka nilai pembayaran pajak pun dinaikkan setiap tahun.

“Kami mengikuti ketentuan RPJMD, kenaikan target pendapatan pajak setiap tahun 12,5 persen. Itu meliputi semua jenis pajak, yakni ada 11 jenis pajak,” ujar Yudi Mardiana kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/2).

Target pencapaian tersebut otomatis berdampak pada kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh masyarakat selaku wajib pajak. “Pajak itu kan bersifat memaksa. Tapi ada azas keadilan. Artinya, kalau warga tersebut tidak mampu tidak dikenakan pajak. Contohnya pajak restoran, yang dikenakan pajak kan yang makan di restoran. Yang mampu kan. Istilahnya subsidi silang,” katanya.

Mengenai target pajak, Yudi menerangkan jenis pajak ada yang bisa dihitung berdasarkan potensinya. Tetapi ada yang tidak bisa dihitung secara pasti, yakni jenis pajak transaksional. “Seperti pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) itu kan transaksional. Jadi nggak bisa dihitung secara pasti meskipun telah kami targetkan. Misalnya, tidak ada yang jual beli tanah dan bangunan kan susah juga. Itu yang transaksional. Lain halnya, pajak restoran dan lain-lain, bisa dihitung berdasarkan potensi,” bebernya.

Adanya kenaikan pajak, lalu apa kontribusi pemerintah kepada masyarakat? Yudi menegaskan, pajak memiliki banyak kontribusi terhadap masyarakat secara langsung. “Memang tidak disebutkan uang pajak untuk apa saja. Tetapi yang jelas, pembangunan infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan lain-lain, semuanya berasal dari pajak. Tapi kan kita tidak terasa. Sekarang tidak boleh tergantung lagi atau menunggu Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat,” katanya.

Uang hasil pajak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Sekarang ini, lanjut Yudi, sekurang-kurangnya 60 persen APBD Kota Semarang berasal dari pajak. Pada 2017, APBD Kota Semarang di angka Rp 4,8 triliun. Sedangkan 2018 senilai Rp 5,1 triliun. “Pendidikan sekarang kan gratis, kesehatan gratis, nanti transportasi umum gratis. Seperti itu,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Yudi, memang sekarang ini belum bisa lepas dari dana transfer bantuan pemerintah Provinsi Jateng, maupun pemerintah pusat. “Semarang memang belum bisa mandiri. Beda dengan Jakarta yang sudah bisa menghidupi sendiri secara utuh,” katanya.

Target pajak daerah pada 2018 senilai Rp 1,2 triliun, kemudian ditambah dari pajak bagi hasil dengan pemerintah provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Itu menjadi pendapatan bagi hasil,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pendapatan pajak paling kecil di Kota Semarang adalah pajak sarang burung walet. “Targetnya, kami tidak berani besar-besar, karena Semarang tidak ada yang menangani pajak burung walet tersebut. Tetapi kalau kami mau menghapus pajak sarang burung walet ini tidak bisa, karena sudah masuk di Peraturan Daerah (Perda),” katanya.  (dna/den/amh/amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Freeport

Oleh Dahlan Iskan Saya kirim ucapan selamat. Untuk Ignatius Jonan. Menteri ESDM. Juga untuk Budi Sadikin. CEO Inalum. Tentang Freeport. Yang berhasil dikuasai Indonesia 51...

Racik Jutaan Butir Pil Gendeng di Solo

WILAYAH eks Karesidenan Surakarta sempat diprediksi belum terjamah pil kombinasi paracetamol, caffeine, dan carisoprodol (PCC). Tapi ternyata, pabrik dan gudang pil yang bisa menyebabkan...

Pernah Amankan 16 Ekor Ular dalam 2 Malam

RADARSEMARANG.COM - Sejatinya, ular adalah hewan liar. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan, hewan berbisa ini bisa dijinakkan. Asal tahu chemistry-nya, ular bisa digendong layaknya...

Sekda Mengaku Diperintah, Bupati Kebumen Membantah

SEMARANG –Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad membantah pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen (nonaktif) Adi Pando­yo saat diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan suap di...

Diramaikan 161 Pebulutangkis Muda Demak

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Sebanyak 161 atlet bulutangkis muda Kabupaten Demak tampil meramaikan kegiatan Djarum Foundation Kejurkab Bulutangkis Hari Jadi Demak Ke-515, yang berlangsung mulai hari...

Bawang Merah India Serbu Temanggung

TEMANGGUNG - Puluhan pedagang dan petani bawah merah yang tergabung dalam Asosiasi Petani Bawang Merah Lokal mendatangi gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (20/3). Mereka...