Pengadaan Komputer Bermasalah, Kejari Sragen Periksa 12 Kades

461

Kamis (22/2), sebanyak 12 kepala desa (kades) di Kecamatan Sidoharjo diperiksa di kantor Kejari Sragen. Mereka diminta menjawab 16 pertanyaan dari tim jaksa yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sragen.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sragen, Adi Nugraha menjelaskan, tahap awal pemeriksaan hanya mengambil sampel 12 desa di Kecamatan Sidoharjo. Artinya, tidak menutup kemungkinan desa yang lain menyusul.

Belasan kades tersebut ditanya tentang harga perangkat komputer, spesifikasi, pembelian, dan sebagainya. Keterangan dari para kades akan dijadikan data pendukung untuk melakukan pengecekan di lapangan.

“Kita periksa dulu, nanti (baru) kroscek di lapangan,” katanya.

Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Sidoharjo sekaligus Kades Taraman, Agus Widodo menuturkan, pemeriksaan baru tahap klarifikasi dari kejaksaan. Dia menegaskan spesifikasi komputer sudah seperti yang diminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes).

Teknisnya, imbuh Agus, toko penyedia unit komputer melakukan penawaran. Selanjutnya mereka menyatakan kesanggupannya menyediakan komputer sesuai spesifikasi yang diminta dispermasdes. Dalam transaksi, pihak desa mengadakan perjanjian dengan toko penyedia komputer. Pihak toko siap digugat jika setelah pengecekan komputer tidak sesuai spesifikasi.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pengembangan Sistem Informasi Dispermasdes Sragen, Istiarto menuturkan, pengadaan komputer untuk menunjang pengembangan sistem informasi desa pada 2017 langsung dilakukan pihak desa. Memanfaatkan dana desa dengan anggaran Rp 20 juta. Pihaknya tidak mengarahkan pemerintah desa membeli komputer dan printer pada perusahaan atau toko tertentu.

”Dari laporan, tokonya (penyedia komputer, Red) berbeda-beda,” ujarnya.

Namun, Istiarto menuturkan, memang ada penyeragaman spesifikasi perangkat komputer dengan harga rata-rata sekitar Rp 17-18 juta sudah termasuk pajak. ”Kita sudah cek di beberapa desa, ada sebagian yang barangnya (unit komputer, Red) berbeda. Kita sampaikan untuk dikomunikasikan dengan toko komputer agar sesuai spek (spesifikasi, Red),” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan komputer untuk 196 desa tersebut dimonopoli oleh salah satu toko di Sragen. Selain itu, ada unit yang tidak sesuai spesifikasi. Sumber Jawa Pos Radar Solo menuturkan, dalam rencana anggaran biaya (RAB) perangkat komputer tersebut seharusnya dilengkapi dengan printer Laser Jet Pro. Tapi, di lapangan menggunakan printer jenis lain dengan kualitas di bawah Laser Jet Pro.

Pengadaan komputer untuk 196 desa tersebut juga tidak melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Padahal, jauh-jauh hari kejari sudah melakukan sosialisasi ke seluruh perangkat desa pentingnya melibatkan TP4D guna menghindari terjerat kasus hukum dalam pengelolaan anggaran dan lainnya. 

(rs/din/fer/JPR)

Silakan beri komentar.