33 C
Semarang
Selasa, 7 Juli 2020

Tak Bisa Mengganti Pejabat Pensiun

Terganjal Regulasi Pilkada

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Enam pejabat di lingkungan Pemprov Jateng memasuki masa pensiun. Adalah Eddy Djoko Pramono (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Bambang Nugroho Kristiadji (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya), Taufik Hidayat (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan), Bowo Suryono (penugasan khusus bidang teknologi lingkungan), Endang Agustinar (Direktur RSUD Moewardi), dan Gayatri Indah Cahyani (mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM).

Sayang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak bisa mencari pengganti posisi keenam pejabat yang pensiun tersebut. Pasalnya, sesuai regulasi mengenai Pilkada, kepala daerah yang menjadi petahana, dilarang melantik pejabat dalam kurun waktu enam bulan setelah dan sebelum Pilkada. Jika memang harus digantikan, perlu izin khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalau izin khusus harus melalui proses administrasi. Pertama ke Kemendagri, membuat tim seleksi terbuka, dan menyampaikannya ke media,” terang Ganjar, Rabu (14/2).

Karena itu, Ganjar memilih menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan. Sebab, keenam posisi tersebut bisa dibilang sangat krusial dan tidak boleh kosong. “Terpenting pekerjaan penting jalan dulu. Ke depan akan ada lelang jabatan dan promosi terbuka,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, dalam 2017-2018 ini, akan ada 5 ribu PNS di lingkup Pemprov Jateng yang pensiun. Hanya saja, rencana penggantinya hanya 1.800 PNS saja.

“Tidak ada 50 persen. Angka 1.800 itu juga tidak jaminan akan dipenuhi pemerintah pusat. Dari pengalaman sebelumnya, pada 2013 silam, kami mengajukan penambahan 2 ribu, hanya diberi 212. Sementara tahun 2014, kami minta 1.500, hanya diberi 168,” ucapnya.

Dijelaskan, pemerintah pusat punya prioritas dalam pengangkatan PNS di tingkat daerah. Yakni daerah terpencil, perbatasan, daerah yang menjadi kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tidak lebih dari 50 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Komplotan Palembang Jarah 15 Tempat

SEMARANG-Komplotan kejahatan pecah kaca yang dikenal sebagai kelompok asal Palembang diringkus aparat Polrestabes Semarang. Kelompok beranggotakan lima orang pelaku ini, sudah menjarah sebanyak 15...

Langgar Lalin, Kaum Difable Ditilang

UNGARAN–Penertiban pengguna jalan di Kabupaten Semarang semakin tidak pandang bulu. Baik itu pengguna kendaraan yang normal maupun difable. Menyusul diterbitkannya SIM (Surat Izin Mengemudi)...

Bawaslu Perlu Transformasi

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ida Budhiati menyampaikan disertasi miliknya yang berjudul Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di...

Generasi Cerdas Jadi Benteng Negara

RADARSEMARANG.COM - PEMUDA Atau generasi muda pada sebuah kelompok masyarakat atau negara, merupakan benih-benih harapan bagi generasi sebelumnya dalam mencapai tujuan bersama di masa...

Temu Ormas, Hans Diminta Jaga Kebhinnekaan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Maju di Dapil 1 Jateng dari Partai Nasdem untuk calon legislatif (Caleg) DPR RI, Hans Christian Hosman bertemu dengan para ormas kepemudaan, antara...

Produk UMKM Kaum Difabel

SEJUMLAH anggota Komunitas Difabel Semarang (Kondang) membuat aksesori dari bahan rajut dan daur ulang di Stan Expo Banjir Kanal Barat Festival 2017, Kamis (18/5)....