Beranda Berita Semarang Tak Bisa Mengganti Pejabat Pensiun

Tak Bisa Mengganti Pejabat Pensiun

Terganjal Regulasi Pilkada

Others

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Enam pejabat di lingkungan Pemprov Jateng memasuki masa pensiun. Adalah Eddy Djoko Pramono (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Bambang Nugroho Kristiadji (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya), Taufik Hidayat (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan), Bowo Suryono (penugasan khusus bidang teknologi lingkungan), Endang Agustinar (Direktur RSUD Moewardi), dan Gayatri Indah Cahyani (mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM).

Sayang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak bisa mencari pengganti posisi keenam pejabat yang pensiun tersebut. Pasalnya, sesuai regulasi mengenai Pilkada, kepala daerah yang menjadi petahana, dilarang melantik pejabat dalam kurun waktu enam bulan setelah dan sebelum Pilkada. Jika memang harus digantikan, perlu izin khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalau izin khusus harus melalui proses administrasi. Pertama ke Kemendagri, membuat tim seleksi terbuka, dan menyampaikannya ke media,” terang Ganjar, Rabu (14/2).

Karena itu, Ganjar memilih menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan. Sebab, keenam posisi tersebut bisa dibilang sangat krusial dan tidak boleh kosong. “Terpenting pekerjaan penting jalan dulu. Ke depan akan ada lelang jabatan dan promosi terbuka,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto menjelaskan, dalam 2017-2018 ini, akan ada 5 ribu PNS di lingkup Pemprov Jateng yang pensiun. Hanya saja, rencana penggantinya hanya 1.800 PNS saja.

“Tidak ada 50 persen. Angka 1.800 itu juga tidak jaminan akan dipenuhi pemerintah pusat. Dari pengalaman sebelumnya, pada 2013 silam, kami mengajukan penambahan 2 ribu, hanya diberi 212. Sementara tahun 2014, kami minta 1.500, hanya diberi 168,” ucapnya.

Dijelaskan, pemerintah pusat punya prioritas dalam pengangkatan PNS di tingkat daerah. Yakni daerah terpencil, perbatasan, daerah yang menjadi kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tidak lebih dari 50 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

12,293FansSuka
35PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Related News

Huawei HSBC

Tanpa Angpao

Naik Lagi

Penantian D-dimer