31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Wajib Gunakan Nontunai

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Mulai tahun ini, Pemprov Jateng memberlakukan transaksi nontunai untuk semua keuangan daerah. Sudah tidak ada lagi transaksi menggunakan tunai agar laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) bisa real time. Selain itu juga untuk meminimalisasi risiko penyelewengan. Transaksi nontunai ini juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah mencanangkan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) pada 2014 lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Soemarno menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Jateng Nomor 910/1430/2017 tentang Transaksi Nontunai yang diundangkan November 2017. Instruksi gubernur tersebut menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan nontunai. “Khususnya transaksi yang menggunakan dana APBD,” tegasnya, Jumat (26/1).

Pemprov telah menggandeng sejumlah pihak untuk pelaksanaan transaksi nontunai. Yakni dengan Bank Jateng sebagai penyedia layanan cash management system (CMS). Seluruh transaksi keuangan yang bersumber dari APBD Jateng akan menggunakan sistem pemindahbukuan antar rekening, khususnya rekening Bank Jateng. Termasuk, pembayaran honor para pegawai non-PNS di seluruh SKPD, serta pembayaran kepada para penyedia barang atau jasa dengan nilai Rp 10 juta keatas.

“Para rekanan (penyedia barang/jasa) diimbau membuka rekening di Bank Jateng untuk memudahkan proses transaksi sekaligus membantu pengembangan Bank Jateng,” paparnya.

Bank Jateng juga telah menyediakan berbagai layanan untuk mendukung pelaksanaan transaksi nontunai seluruh SKPD Provinsi Jateng. Diantaranya penyediaan alat electronic data capture (EDC) yang berfungsi sebagai ATM mini bagi para Bendahara SKPD, KiosK, dan Government Internet Banking.

Menurutnya, dari sisi penerimaan kas atau keuangan daerah, transaksi nontunai digadang-gadang mampu mempermudah pelayanan. Transaksi ini diharapkan juga dapat memberikan dampak positif bagi manajemen belanja daerah. “Dari sisi belanja, harapannya adalah adanya pencatatan transaksi secara real time sesuai SPJ, sehingga pencatatannya lebih akurat,” bebernya.

Dijelaskan, tujuan utama aturan ini adalah untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan dana akibat transaksi tunai yang mempertemukan bendahara dengan pihak penyedia jasa. Ketentuan ini telah diberlakukan sejak 1 Januari 2018 untuk semua SKPD, baik dana yang keluar ataupun yang masuk.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri mengingatkan, agar dalam melaksanakan prosesnya dilakukan secara hati-hati dan teliti sesuai prosedur. Sebab, tidak ada opsi pembatalan apabila terjadi kesalahan transaksi.

Dadang juga berharap digitalisasi dan otomatisasi proses transaksi dapat menekan penggunaan dokumen dalam bentuk kertas. “Kalau sudah otomatisasi ya sudahlah jangan pakai model kertas-kertas yang banyak dan berlembar-lembar lagi. Ini kan sesuai dengan apa yang dulu disampaikan Pak Gub agar kita mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi,” tegasnya. (amh/ric)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here