33 C
Semarang
Minggu, 25 Oktober 2020

Penghuni Kios Beteng Merasa Diusir

Patok Uang Sewa Rp 100 Ribu per Hari

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN Penghuni kios kawasan beteng Jalan Diponegoro, Ungaran meminta kejelasan nasib terkait pengusiran mereka yang dilakukan oleh Polres Semarang. Pasalnya, status tanah kios tersebut kini sudah dimiliki oleh Polres Semarang.

Mulyanto, 52, penghuni kios di kawasan Beteng mengatakan, pihaknya diberikan tenggang waktu hingga dua minggu untuk mengosongkan tempat tersebut.

“Senin (22/1) lalu, perwakilan kami dipanggil untuk menghadap ke polres untuk rapat masalah kios. Sampai sana, bukan rapat, namun langsung pada proses pengusiran kita,” ujar Mulyanto, Rabu (24/1).

Pemanggilan tersebut melalui surat resmi dari Polres Semarang Nomor B/42/1/2018/Res Smg tertanggal Ungaran, 22 Januari 2018.

Mulyanto mengaku menghuni salah satu dari sembilan kios tersebut untuk usaha travel.

Ia mengaku menghuni kios tersebut sejak 1978. Selama puluhan tahun tersebut pembayaran sewa dilakukan setiap bulan sebesar Rp 250 ribu dan tidak pernah ada masalah. “Kami semua terpukul, karena ini tempat mencari nafkah,” ujar warga Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat ini.

Dikatakannya, selain mengusir pihak Polres Semarang tidak memberikan solusi terhadap kejelasan nasib mereka. Dikatakannya, ia hanya mengetahui jika tanah itu sebelumnya milik Pemkab Semarang. Pada 2011 silam, status tanah berubah kepemilikan menjadi milik Polres Semarang, namun bangunan masih tetap milik Pemkab Semarang. Sejak 2011, nasib mereka mulai tidak jelas. Sistem sewa seperti apa juga tidak pernah disosialisasikan oleh pihak Polres Semarang maupun Pemkab Semarang.“Ini karena sudah lama, jadi saya mohon untuk kebijaksanaannya, direlokasi atau gimana,” katanya.

Sejak 2011 silam, pihaknya menunggu kebijakan sistem sewa dari Polres Semarang maupun Pemkab Semarang.

Dikatakannya, berbagai upaya dilakukan oleh Polres Semarang untuk pengusiran penghuni kios tersebut. Bahkan Polres Semarang sebelumnya pernah mematok uang sewa per hari satu kiosnya Rp 100 ribu. Besaran uang sewa tersebut menurut mereka sudah tidak wajar, jika dilihat dari jenis usaha mereka dan berapa penghasilan mereka dalam satu hari.

Seperti diketahui, ke sembilan kios tersebut diisi unit usaha penjahit, tambal ban, travel, penjualan alat tulis kantor skala kecil, warung kelontong dan warung kopi. “Kami jelas tidak sanggup. Akhirnya kami diusir,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh penghuni kios yang lain, Sutiyono, 64. Warga Gunungpati,  Semarang ini menghuni kios tersebut untuk usaha tambal ban. Menurutnya, dengan retribusi per hari mencapai Rp 100 ribu sangat memberatkan. “Kami sudah siap, mau ditarik berapa siap, namun aturannya jelas dan besarannya tidak segitu,” kata Sutiyono.

Informasi yang diperoleh Sutiyono, tempat tersebut rencanannya akan dibangun barak Dalmas.

Wakapolres Semarang, Kompol Cahyo Widyatmoko, mengatakan, jika besaran retribusi per hari sebesar Rp 100 ribu itu tidak benar. “Kita tidak pernah melakukan penarikan retribusi setelah diputuskan status tanah milik kita, namun masih ada bangunan milik Pemkab Semarang di situ,” kata Cahyo.

Dijelaskannya, semua gedung dan lahan yang dimiliki oleh Polri apabila dikomersilkan harus sesuai aturan. Di mana pengguna harus membayar pajak kepada negara. “Kemarin kita tanyakan kepada mereka, apakah mau melanjutkan kontrak seperti aturan negara atau tidak. Kalau tidak ya harus cari tempat lain,” tuturnya.

Apabila aturan tersebut tidak dipenuhi, lanjutnya, dikhawatirkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Karena fasilitas Polri yang digunakan untuk dagang harus ada pajak. Maka dari itu mereka bisa melakukan sewa atau mereka pindah ke tempat lain. Pengosongan sesuai ketentuan,” ujarnya. (ewb/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...