Pemda Sukseskan UHC JKN-KIS

  • Bagikan
PELAYANAN : Suasana Pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang yang beralamat di Blondo. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
PELAYANAN : Suasana Pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang yang beralamat di Blondo. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pemerintah daerah (Pemda) dinilai memiliki peran penting dalam merealisasikan target Universal Helath Coverage (UHC) atau cakupan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 1 Januari 2019 mendatang. Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Magelang Nugroho Teguh mengatakan, ada tiga bentuk dukungan yang bisa dilakukan pemda. Yaitu, memperluas cakupan kepesertaan mendorong UHC, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

Ia menjelaskan, pemda bisa mendaftarkan warga yang kurang mampu untuk menjadi peserta JKN-KIS dengan alokasi dana APBD. Lalu, menyediakan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah peserta yang terus bertambah, serta menjamin ketersediaan obat. Terakhir, mengimbau badan usaha (BU) atau perusahaan untuk segera mendaftarkan seluruh pekerja, juga taat membayar iuran.

“Sampai saat ini, badan usaha kecil seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih ada yang belum mendaftar, dan masih ada juga badan usaha besar yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya atau baru sebagian saja,” kata Nugroho, Selasa (23/1).

Berdasarkan data Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, Kabupaten dan Kota di Jateng yang berkomitmen UHC tahun 2018 adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Sragen. Di Kota Magelang, penandatanganan nota kesepahaman telah dilakukan Pemkot Magelang dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng DIJ pada 29 November 2017 lalu. “Menindaklanjuti hal itu, Pemkot Magelang mengintegrasikan Jamkesda ke JKN-KIS per 1 Januari 2018 sekitar 18.000-an warga yang didaftarkan,” jelasnya.

Pemkot Magelang juga memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga harian lepas atau non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah yang didaftarkan sekitar 1.800 orang.

“Jadi, sudah sekitar 109.037 jiwa atau 84,57 persen warga Kota Magelang menjadi peserta JKN-KIS. Yang belum terdaftar masih 19.890 jiwa,” imbuhnya. Sementara jumlah penduduk di Kabupaten Magelang yang terdaftar JKN-KIS sebanyak 889.837 jiwa atau 69,59 persen, dan Kabupaten Temanggung ada 511.145 jiwa atau sekitar 66,53 persen. (put/ton)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *