Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengajukan cuti di luar tanggungan negara kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu. Cuti tersebut, merupakan aturan ketika petahana kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terutama ketika penetapan secara resmi pasangan calon (Paslon) yang berlanjut hingga masa kampanye. “Sudah dikirim ke Kemendagri, Minggu kemarin. Nanti tunggu saja dari sana. Kan masa kampanye masih Februari,” ungkap Ganjar, Senin (22/1) kemarin.

 

Karena cuti di luar tanggungan negara, dia dilarang menempati rumah dinas gubernur, Puri Gedeh di bilangan Gajahmungkur, Semarang. Karena itu, dalam waktu dekat ini, Ganjar sedang mencari rumah kontrakan. “Kan semua fasilitas kedinasan yang melekat pada gubernur harus diletakkan. Rencananya, mau kontrak rumah di Semarang,” jelasnya.

 

Mengenai strategi menjelang penetapan calon, 13 Februari mendatang, Ganjar mengaku terus berupaya membangun kekuatan pemenangan di semua lini. Salah satunya, alumni santri Sarang-Rembang yang belum lama ini dideklarasikan.

 

“Hampir setiap hari saya mendapatkan pesan teks yang menyusun (kekuatan) di masing-masing kelompok santri di daerahnya. Termasuk di partai-partai. Saya meminta, saat terbentuk jangan ada fitnah dan hoax. Saya minta, jangan ditanggapi atau bahkan balik menyerang,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

 

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Muslim Aisha mengatakan bahwa surat cuti petahana harus diterima paling lambat pada hari pertama masa kampanye. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 tahun 2017, petahana juga dilarang menggunakan fasilitas negara.

 

“Fasilitas negara yang dilepas seperti mobil dinas pejabat negara dan transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, kecuali di daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan,” ujar Muslim.

 

Sarana perkantoran lain yang dilarang yakni radio daerah, dansi/telekomunikasi milik pemerintah, dan peralatan lain milik negara ikut diletakkan dan tidak dipergunakan selama masa kampanye. (amh/ida)