33 C
Semarang
Sabtu, 26 September 2020

Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

RADARSEMARANG.COM – Ibu Dini S Purwono yang saya hormati. Dalam proyek tol, ada warga yang belum sepakat dengan besaran ganti rugi sehingga menolak digusur. Apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi, apakah warga tetap akan digusur paksa karena proyek tersebut dikategorikan atas nama untuk kepentingan umum? Apa dasar hukum dan undang-undang yang bisa dipakai warga agar mendapat hak yang layak dan adil dalam ganti rugi tersebut? Atas penjelasannya disampaikan terima kasih.
Sarjoko
Kendal +6282138689xxx

JAWABAN:
Bapak Sarjoko yang saya hormati. Peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU No 2/2012”).
Pertama-tama kita akan bahas bagaimana besaran ganti rugi itu ditetapkan. Berdasakan Pasal 31 UU No 2/2012, Lembaga Pertanahan (yaitu BPN) menunjuk penilai untuk melakukan penilaian atas obyek pengadaan tanah. Penilai dalam hal ini adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional, yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah (Pasal 1 angka 11 UU No 2/2012). Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU No 2/2012). Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan warga atau pihak lain yang berhak (Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU NO 2/2012).

Berdasarkan Pasal 38 UU No 2/2012, dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah dilaksanakan.  Pengadilan negeri kemudian akan memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal putusan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal ini sangat penting karena dalam hal pengajuan keberatan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No 2/2012 maka secara hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian yang disampaikan oleh Lembaga Pertanahan dalam musyawarah.
Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dengan Lembaga Pertanahan atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap, maka ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat (Pasal 42 ayat (1) UU No 2/2012).
Pada saat (i) pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan; atau (ii) pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri (dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian), maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 43 UU No 2/2012).
Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No 2/2012, dapat kita lihat bahwa perlindungan bagi warga untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil diupayakan dengan mekanisme penunjukan penilai independen dan putusan pengadilan (baik di tingkat PN maupun MA). Di sisi lain mekanisme tersebut juga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pihak yang berhak bersikeras dengan pendiriannya tanpa alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...