32 C
Semarang
Rabu, 23 Juni 2021

Mayoritas Fraksi Sepakat Menerima 5 Raperda dan Menunda 1 Raperda

RADARSEMARANG.COM – Mayoritas fraksi di DPRD Wonosobo sepakat menerima 5 Raperda dan menunda 1 Raperda, untuk selanjutnya bisa dievaluasi Gubernur Jateng. Hal ini disampaikan 8 fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (15/1) malam di Ruang Rapat Utama DPRD.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Afif Nurhidayat didampingi beberapa Wakil Ketua DPRD, dari 6 Raperda yang diajukan, 2 Raperda inisiatif DPRD. Yakni Raperda tentang Cagar Budaya dan Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sementara tiga Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yakni Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sepakat disetujui dan selanjutnya bisa diajukan untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Sementara Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sepakat untuk ditunda lebih dulu pembahasannya, sampai terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum Raperda disahkan oleh pemerintah pusat.

Aziz Nuriharyono dari Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditunda terlebih dahulu, karena cantolan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan teknis belum ada. Selain itu, dokumen naskah akademik yang ada belum menjawab substansi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kearifan lokal dan potensi pertanian di Kabupaten Wonosobo.

“Perda ini penting, upaya pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sangat logis mengingat selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata, namun butuh kelengkapan substansi,” katanya.

Sedangkan untuk Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. “Untuk itu perlu diberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, yaitu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang bisa mengikat semua pihak,” katanya.

Untuk Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, Fraksi PDI Perjuangan memandang, dengan adanya Perda ini, nantinya pengelolaan cagar budaya bisa diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata cagar budaya serta akan melindungi benda cagar budaya.

Sementara untuk 3 Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Perubahan. “Sekiranya dengan adanya perubahan perda ini, akan memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan pemerintahan desa,” katanya.

Untuk Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fraksi PDI Perjuangan memandang, sebagai tindak lanjut dari adanya Keputusan MK nomor 128/PUU-XIII/2015, maka regulasi ini memang mutlak harus dilakukan. “Di mana dengan adanya keputusan MK ini, membuka peluang bagi setiap warga negara Indonesia untuk bisa mencalonkan diri sebagai perangkat desa,” ujarnya.

Sementara untuk Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Fraksi PDI Perjuangan memandang sesuai Keputusan MK nomor 46/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945, memang sudah seharusnya dilakukan penyesuaian.

Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyambut baik dengan telah disepakatinya Raperda tersebut. Ia juga berharap adanya dukungan dari DPRD, agar Raperda ini diimplementasikan melalui pembuatan Peraturan Bupati, yang nantinya akan menjadi petunjuk pelaksanaan Raperda tersebut. (ali/ton)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here