“Apakah ini melanggar hukum atau tidak ya perlu dikaji dulu, saya belum tahu. Harusnya dibahas dulu, mana yang akan dibangun, mana yang harus dianggarkan.”

Agus Riyanto Slamet – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemkot Semarang dan kontraktor yang menangani proyek Johar Baru di lahan eks Kanjengan terkesan mencuri start untuk mengerjakan pembangunan. Hal itu janggal mengingat pekerjaan di tahap pertama tidak bisa diselesaikan.  Sesuai aturan, seharusnya kontraktor tersebut diputus kontrak dan diberikan sanksi. Tetapi saat ini kontraktor tersebut tetap melanjutkan pekerjaan. Padahal Dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN dengan nilai kontrak Rp 87,5 miliar, telah diputus oleh pemerintah pusat karena tidak selesai.  Meski telah habis masa kontrak dan anggaran dari pusat diputus, proyek di lahan eks Kanjengan ini tetap diperpanjang.

Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang, Nur Kholis, saat ditanya mengenai masalah tersebut menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2015, bisa dilakukan perpanjangan.

“Pemerintah pusat menyarankan, selama masa perpanjangan pengerjaan proyek tersebut harus dibiayai menggunakan APBD Kota Semarang,” kata Nur Kholis, Rabu (10/1).

Yang disarankan oleh pemerintah pusat untuk menggunakan APBD Kota Semarang adalah penyelesaian target yang ada di dalam kontrak. “Dana TP itu hanya dalam waktu tahun yang sama. Sehingga dari pemerintah pusat mengharapkan penyelesaian tahap 1 ini menggunakan APBD Kota Semarang. Tapi untuk penyelesaian tahap selanjutnya nanti pemerintah pusat welcome,” paparnya.

Dana yang sudah terserap kurang lebih 81 persen. Sisa uang yang tidak terserap di tahap pertama otomatis dikembalikan ke pemerintah pusat. “Sisa pekerjaan akan dibiayai menggunakan APBD Kota Semarang. Kontraktor meminta waktu 50 hari, tetapi harapannya sebelum 50 hari itu bisa selesai,” katanya.

Targetnya, lanjut Nur Kholis, apabila tahap pertama selesai, kondisi bangunan telah bisa difungsikan. “Mengenai apakah pedagang akan langsung dipindah ke sini atau tidak, itu tergantung kebijakan kepala dinas,” ujarnya.