Diadukan ke Ombudsman, Dinas Kurang Responsif

131

RADARSEMARANG.COM – SELAMA 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah menerima 24 laporan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Kota Semarang. Laporan yang diadukan yakni dugaan maladministrasi terkait penundaan berlarut dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Plt Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, mengatakan, dari 24 laporan masyarakat atas pelayanan Pemkot Semarang, sebanyak 14 laporan masyarakat berhasil diselesaikan.

Pihaknya menyesalkan, karena beberapa laporan masyarakat pada 2016 masih belum ada penyelesaian hingga sekarang, yakni terkait penegakan Perda terkait tower telekomunikasi yang tidak memiliki izin.

Disebutkan, dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Semarang yang dilaporkan ke ORI Perwakilan Jateng, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (perizinan), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Bongsari, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Semarang Barat, Dinas Kebakaran, RSUD KRMT Wongsonegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLU UPTD).

“Dari sekian dinas atau OPD yang responsif dalam merespons laporan masyarakat cuma Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, selebihnya kurang responsif. Adapun permasalahan yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi,”ujar Sabarudin Hulu kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (19/1).

Dikatakannya, ORI Jateng merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI.

“Tahun 2017 secara keseluruhan kami menerima laporan maupun pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan maladministrasi mencapai 248 aduan. Kalau 2016, hanya 184 aduan,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, pelayanan yang banyak dikeluhkan warga umumnya soal pengurusan perizinan, pelayanan di kelurahan, serta BPJS. Sementara untuk layanan di bidang pertanahan adalah adanya pungutan liar dan tumpang tindih sertifikat. Sedangkan di instansi kepolisian, adanya penundaan berlarut, tidak adanya status kepastian hukum, serta masalah administrasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Kalau di kejaksaan adanya dugaan penyimpangan prosedur. Sebagai contoh, ada perkara yang bolak-balik berkasanya hingga sembilan kali dengan alasan belum lengkap. Ini kan tidak efektif,”sebutnya. (jks/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here