32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Pelajar Diberi Sosialisasi Sadar Membayar Pajak

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada anggaran perubahan 2017 sebesar Rp 232.481.836.002. Atau, mencapai 106,60 persen dari target Rp 218.085.185.000.

Sedangkan sumbangan dari sektor pajak daerah mencapai Rp 31.188.929.111. Atau, realisasi ini melebihi target sebesar Rp 29. 821.800.000. Artinya, target tercapai 104,58 persen. Kendati PAD maupun pajak daerah melebihi target, hasil ini masih sementara.

“Kemungkinan masih akan bertambah, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mengirim laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau 10 Januari mendatang,” kata Kepala BPKAD Kota Magelang, Larsita, Selasa (2/1) kemarin.

Ke depan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Di antaranya, pemasangan 10 tapping box di 10 tempat usaha terpilih sebagai percontohan. Larsita menyebut, usaha itu terdiri atas hotel, restoran, parkir, dan hiburan. “Rencananya akan kita pasang bulan ini (Januari, Red).”

Tujuan pemasangan untuk menghindari ketimpangan data transaksi omzet sebuah usaha. “Artinya mereka (wajib pajak, Red) bayar sesuai dengan yang harus dibayar atau berdasarkan omzetnya.” Terobosan lain, sosialisasi Perda Pajak Daerah. Sasarannya, kalangan pelajar jenjang SD hingga mahasiswa. “Ini kegiatan untuk investasi jangka panjang.”

Goalnya, kesadaran membayar pajak akan tertanam sejak dini. Hingga pada akhirnya, setelah mereka dewasa, akan menjadi WP yang patuh pajak.

“Sosialisasinya akan kita sesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Misalnya untuk anak SD ya pakai animasi. Kita ceritakan pajak itu untuk apa saja. Kita bisa menikmati jalan kota yang bagus pembiayaannya dari mana dan sebagainya. Intinya tentang pajak yang disetor masyarakat, dikelola BPKAD, dan dikembalikan ke masyarakat lagi untuk pembangunan kota.”

Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Termasuk, membahas kendala-kendala pelaksanaannya. “Anggaran dan jumlah petugas kami terbatas. Sehingga tidak semua siswa bisa mengikuti sosilasisasi ini, mungkin perwakilan.” (put/isk)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here